Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 11/11/2016, 08:35 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

Kompas TV Jokowi: Kopassus Bisa Digerakkan saat Darurat

Siti berpendapat, tak ada upaya menggulingkan Jokowi sebagai Presiden.

Rumor Koalisi Merah Putih (KMP) menggulingkan Jokowi pada awal pemerintahan Jokowi-JK adalah salah satu bukti betapa sulit, rumit, dan mustahilnya penggulingan Presiden.

Pesan Presiden semacam itu, menurut Siti, tidak akan menyelesaikan persoalan, justru menambah keruh suasana.

Gesture Presiden dinilainya akan membangun budaya politik saling curiga dan saling tidak percaya.

Jika memang ada aktor politik yang menunggangi demo 4 Nobember, hal itu merupakan urusan Polri untuk mengusutnya.

Siti yakin Presiden Jokowi sudah banyak belajar dari dua tahun kepemimpinanny dan mampu mengelola persoalan ini hingga menuju stabilitas nasional.

Pekan konsolidasi

Selama sepekan ini, Presiden aktif memanggil dan menemui berbagai kelompok dan lembaga, mMulai dari TNI, Polri, ulama, habib, pimpinan pondok pesantren, tokoh partai politik hingga unsur media massa.

(Baca: Dikritik karena Tafsirkan Pernyataan Ahok, Ini Penjelasan Kapolri)

Berikut catatan Kompas.com soal konsolidasi dengan sebagian pihak itu.

7 November 2016.
Mendadak, Presiden Jokowi menggelar apel militer di Kantor Mabes TNI Angkatan Darat, Jakarta Pusat.

Dua pesan yang dia sampaikan. Pertama, TNI jangan sampai mentolerir gerakan memecah belah dan mengadu domba bangsa dengan provokasi dan politisasi.

"Jangan ragu bertindak demi keutuhan NKRI kita," kata dia.

Kedua, Jokowi meminta TNI memperbaiki diri. Memegang teguh kesatuan komando, memegang teguh Sapta Marga dan sumpah prajurit.

Pada hari yang sama, Presiden bertandang ke Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Di sana, Jokowi menegaskan, ia tidak akan melindungi Basuki dalam perkara itu.

"Saya tegaskan tadi bahwa proses hukum terhadap Basuki Tjahaja Purnama akan dilakukan dengan tegas dan transparan dan saya rasa rakyat perlu tahu, saya tidak akan melindungi saudara Basuki Tjahaja Purnama karena sudah masuk dalam proses hukum," ujar Jokowi.

8 November 2016
Jokowi menyambangi Polri. Seusai sarapan nasi kotak dengan menu yang sama bersama 602 personel Polri, Presiden meminta Polri jangan kalah oleh kelompok-kelompok kecil yang ingin merusak keberagaman dan persatuan di Indonesia.

"Jangan ragu dalam bertindak untuk penegakkan hukum yang tegas. Tidak boleh institusi sebesar Polri, ragu, kalah apalagi, terhadap kelompok, organisasi atau tokoh siapapun," ujar Jokowi.

Setelah itu, Presiden melanjutkan komunikasinya ke Pengurus Pusat Muhammadiyah.

9 November 2016
Presiden memanggil sejumlah pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam ke Istana.

Sebanyak 17 orang datang bertatap muka dengan Presiden.

Jokowi berterima kasih karena mereka telah memberikan komentar yang sejuk untuk menenangkan umat terkait demo 4 November.

Ia meminta kesejukan itu dijaga.

Untuk kedua kalinya, Jokowi menegaskan kembali bahwa dia tidak melindungi Basuki.

Presiden berjanji untuk mendorong proses hukum Basuki secara cepat, adil, dan transparan.

10 November 2016
Presiden menyambangi Markas Komando Pasukan Khusus (Kopassus) di Cijantung.

Setelah sempat mendapatkan penjelasan soal betapa mematikannya senjata yang dimiliki Kopassus, Jokowi mengatakan bahwa Kopassus adalah pasukan cadangan yang dapat ia gerakkan sewaktu-waktu jika negara dinilai dalam kondisi darurat.

Pada hari yang sama, Presiden juga bertemu puluhan ulama, habib dan pimpinan pondok pesantren se-Jawa Barat dan Banten.

Presiden meminta ulama dan habaib menenangkan umat terkait perkara Basuki.

Jokowi juga menjelaskan alasan mengapa dirinya tidak menemui demo 4 November.

Jokowi mengaku, ingin sekali dekat dengan demonstran dengan shalat Jumat di Masjid Istiqlal.

Namun, keinginan itu 'mentok' lantaran protokol Istana, Panglima TNI, Kapolri hingga Kepala BIN menyarankan untuk tidak bertemu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com