Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPR Sebut RI Perlu Waspadai Kebijakan Trump

Kompas.com - 10/11/2016, 12:07 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Ade Komarudin Indonesia harus mewaspadai berbagai kebijakan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump yang bakal dilantik sebagai Presiden, Januari tahun depan. 

Menurut Ade, Pemerintah RI mesti mempelajari kebijakan Trump yang berpotensi merugikan dalam negeri Indonesia.

Ade menuturkan, terpilihnya Trump juga menimbulkan kekhawatiran masyarakat Indonesia karena pandangan politiknya.

"Masyarakat Indonesia dari awal sudah khawatir dengan beliau terpilih karena pandangan politiknya, bukan karena partainya. Mudah-mudahan tidak seperti yang ditakutkan oleh mayoritas bangsa Indonesia," kata Ade di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/11/2016).

(Baca: Trump Diyakini Tak Ubah Total Kebijakan Politik Luar Negeri AS)

Ade pun menyoroti kebijakan ekonomi yang diprediksi bakal diterapkan Trump. Politisi Partai Golkar ini mengatakan, kebijakan proteksionisme yang mungkin diterapkan Trump bisa berdampak pada negara-negara lain.

Tidak hanya Indonesia, tapi juga negara-negara seperti China dan Jepang.

"Saya lihat beliau akan melakukan kebijakan proteksionis. Tidak hanya negara-negara Asia Tenggara, China, Jepang juga akan kena dampak," tuturnya.

Menurut Ade, Trump harus mengkaji lagi kebijakan tersebut lantaran bisa jadi malah merugikan bagi Amerika Serikat. 

"Apakah benar hanya akan memikirkan Amerika saja? Sedangkan Amerika negara paling berkuasa di dunia. Nanti akan merugikan Amerika juga dan itu disadari Trump," sambung Ade.

(Baca: Monster Menakutkan Itu Bernama Donald Trump...)

Kemenangan Trump dipastikan pada Rabu (9/11/2016) pukul 02.30 dini hari waktu bagian timur AS. Pengusaha kaya raya itu mengalahkan politisi kawakan Amerika Serikat yang juga istri mantan Presiden Bill Clinton, Hillary Clinton. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com