Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Alasan PBNU Larang Atributnya Digunakan Saat Unjuk Rasa 4 November

Kompas.com - 07/11/2016, 16:46 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Bidang Kebudayaan dan Hubungan Antar-umat Beragama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Imam Aziz mengatakan bahwa PBNU memiliki alasan kuat melarang penggunaan atributnya saat demo 4 November 2016.

Demo yang diinisiasi sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) itu menuntut Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama diproses hukum karena diduga menista agama.

Menurut Imam, secara kelembagaan, NU tidak ingin mengeluarkan pernyataan apa pun terkait isu yang menjadi tuntutan dalam demonstrasi tersebut.

(Baca: Atribut NU dan Muhammadiyah Dilarang Dibawa Saat Demo 4 November)

"PBNU berkali-kali mengatakan warganya boleh ikut demo, tapi dilarang membawa atribut NU. Secara kelembagaan, NU tidak ingin mengeluarkan pernyataan apa pun," ujar Imam dalam Pertemuan Nasional Program Peduli Lakpesdam PBNU di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Senin (7/11/2016).

Imam menuturkan, selama ini NU selalu memegang prinsip dasar moderat. Artinya, NU menekankan pandangan keislaman yang moderat.

Prinsip moderat NU, kata Imam, bukan tanpa dasar. NU selalu berusaha untuk seimbang dan menjadi penengah dalam setiap persoalan sosial yang ada.

Menurut Imam, sikap moderat NU merupakan rahmat dari Tuhan. Jika seseorang bersikap tanpa rahmat tersebut, dia akan memiliki hati yang keras.

Sikap keras itulah yang akan membuat orang-orang di sekitarnya akan menyingkir dari lingkungannya.

(Baca: NU Semarang Tolak Permintaan Kirim Massa untuk Demonstrasi di Jakarta)

Oleh sebab itu, dia meminta kepada semua nahdliyin (warga NU) mengedepankan musyawarah saat menghadapi masalah, meskipun dengan kelompok lain yang berbeda agama dan keyakinan.

"Dalam bersikap dengan orang lain harus lembut dan penuh kasih sayang. Kalau perlu berikan pengampunan kepada yang bersalah. Kita semua harus bisa mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan setiap masalah," ungkapnya.

Sebelumnya Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj, dalam jumpa pers seusai bertemu Presiden Joko Widodo, Selasa (1/11/2016), meminta warga NU yang ikut demonstrasi 4 November tidak membawa atribut NU.

Sebab, secara kelembagaan, NU tidak ikut serta dalam demonstrasi tersebut.

"Jangan sampai pakai bendera Ansor, bendera NU, itu yang saya larang. Karena apa? Karena NU didirikan oleh kiai-kiai bukan untuk demonstrasi, tapi untuk pendidikan, untuk kerakyatan, kemasyarakatan," kata dia.

Kompas TV Presiden Jokowi: Negara Aman dan Terkendali
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Nasional
Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com