Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Banyak Pemilik Kapal Berbohong, Menteri Susi Ingin Verifikasi Ukuran Kapal Dikebut

Kompas.com - 21/10/2016, 13:48 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, sekitar 80 persen kapal penangkap ikan di Indonesia belum melakukan verifikasi ukuran.

"Sampai saat ini baru 2.600-an kapal yang sudah ukur ulang. Kami perkirakan di luar sana masih ada 10.000, minimal 8.000 kapal yang belum ukur ulang," ujar Susi dalam acara diskusi pencapaian dua tahun pemerintahan di Kantor Kepala Staf Presiden, Jakarta, Jumat (21/10/2016).

Program pengukuran ulang ini dimulai pada 2015. Program itu didasarkan pada fakta bahwa banyak kapal penangkap ikan yang berbohong soal ukuran kapal di dalam dokumen resmi.

(baca: Cerita Susi Benahi Laut Indonesia...)

Misalnya, kapal berkapasitas 100 GT hanya tertulis 30 GT. Hal ini berimbas pada jumlah penerimaan pajak dari sektor kelautan dan perikanan.

Sebab, tidak seluruh hasil tangkapan kapal tidak tercatat dan dikenakan pajak.

(baca: Menteri Susi Akui Pajak Perikanan dan Kelautan Belum Digarap Serius)

Untuk ke depan, KKP akan mendorong sinergitas dengan Kementerian Perhubungan soal percepatan pengukuran kapal.

"Diharapkan kalau ada semacam Samsat bersama, KKP, Kemenhub, di mana ukur ulang kapal ikan dilakukan KKP dengan diperbantukan tenaga ahli dari kemenhub, ini mempercepat kapal-kapal segera jalan," ujar Susi.

Dengan demikian, pendapatan dari sektor kelautan dan perikanan juga sesuai dengan data yang sebenarnua, bukan hasil manipulasi.

Kompas TV Menteri Susi: Kalo Lewat Sambil Curi, Ya Tidak Boleh
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com