Investor Mengeluh ke Jokowi, Izin Usaha Bisa sampai 20.000 Lembar

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo masih saja mendapatkan laporan soal sulitnya mengurus izin usaha di daerah.

Pada Kamis (20/10/2016) pagi, misalnya. Jokowi menerima keluhan dari para investor soal ruwetnya izin untuk mendirikan industri manufaktur.

"Mereka hitung, izin itu hampir 2.000. Lembarannya itu bisa sampai 20.000 lembar kalau (izin) dari pusat diurutkan sampai daerah," ujar Jokowi di depan para gubernur se-Indonesia, Kamis siang.

Tidak hanya izin pendirian manufaktur, izin untuk mendirikan bangunan hotel juga sama ruwetnya. Misalnya, hotel yang memiliki parabola harus ada izin tersendiri.

Hotel ingin membangun kolam renang harus ada izin tersendiri pula. Demikian juga jika hotel ingin membangun restoran, maka harus ada izin tersendiri.

Bahkan, ada dokumen syarat yang tingkat kesulitannya sudah seperti izin. (Baca: Jokowi: Jangan Semua Izin, Izin, Izin, Merepotkan!)

"Bahkan, ada yang namanya rekomendasi saja sudah bisa seperti izin. Syarat bisa kayak izin. Ini yang harus dihentikan. Kalau seperti ini terus investor enggak akan tahan," ujar Jokowi.

"Kalau terus-terusan begini, percuma kita memasarkan, menginformasikan kalau negara kita ini ramah terhadap investor, welcome pada investasi. Praktiknya masih seperti ini," lanjut dia.

Jokowi meminta para gubernur mengecek data tersebut ke wali kota dan bupati di daerahnya masing-masing demi mengonfirmasi kebenarannya.

(Baca: Jokowi: 3.143 Perda Bermasalah Telah Dibatalkan)

Jokowi mengingatkan, Indonesia masih berada pada urutan 109 soal kemudahan berusaha. Masih jauh di bawah Thailand di urutan 89, Malaysia di urutan 18, dan Singapura di urutan pertama.

"Ini perlu saya ulang-ulang supaya kita bisa melihat diri kita sendiri agar izin ini yang harus segera disederhanakan dan disimpelkan," ujar Jokowi.

Para gubernur yang hadir tampak sibuk mencatat poin-poin pernyataan Presiden. Beberapa gubernur yang tidak mencatat tampak memperhatikan Presiden sembari mengangguk-anggukkan kepalanya.

(Baca: Jokowi Bicara Pemberantasan Pungli, Para Gubernur Mengangguk-angguk)

Tampak hadir antara lain Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Papua Lukas Enembe, Gubernur Sumatera Utara Erry Nuradi, dan Gubernur Jambi Zumi Zola.

Adapun Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tidak hadir dalam acara itu. Basuki diwakilkan oleh wakilnya, Djarot Saiful Hidayat.