Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pramono: Kepuasan Publik atas Jokowi Melebihi Saat Pilpres 2014

Kompas.com - 19/10/2016, 18:31 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengklaim, kepuasan publik terhadap pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla cukup tinggi.

Mengutip dari hasil survei sejumlah lembaga, Pramono menyebut bahwa tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi-Kalla saat ini mencapai 66 persen hingga 68 persen.

"(Tingkat) kepuasan ini melebihi dari apa yang diperoleh Pak Jokowi saat Pilpres (2014) lalu," ujar Pramono di kantornya di Jakarta, Rabu (19/10/2016).

Pencapaian itu, menurut Pramono, tidak mudah. Sebab, setelah Jokowi terpilih menjadi Presiden, Indonesia dihadapkan pada situasi ekonomi global yang lesu.

(baca: Jokowi Ingin Bensin di Papua Rp 6.450 Per liter, Fadli Zon Minta Jangan Hanya Pencitraan)

Oleh sebab itu, kerja Presiden pada awal pemerintahan adalah membenahi regulasi ekonomi.

"Tapi alhamdulillah Indonesia pada periode ini bisa tumbuh jadi 5,18 persen. Pertumbuhan ekonomi kita dibandingkan dengan kawasan lainnya relatif stabil dan cukup tinggi," ujar Pramono.

Kini, fokus Presiden beralih ke perwujudan reformasi hukum. Salah satu bagiannya adalah dengan membentuk tim pemberantasan pungutan liar yang diberi nama 'Saber Pungli' alias Sapu Bersih Pungutan Liar.

(baca: Jokowi Segera Tandatangani Perpres "Saber Pungli")

Dalam waktu dekat, Presiden akan menandatangani Peraturan Presiden pembentukan tim yang dikomandoi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto tersebut.

Kompas TV Jokowi: Belanja Sepatu, karena Ada Diskonnya
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pasal-pasal di RUU Penyiaran Dinilai Berupaya Mengendalikan dan Melemahkan Pers

Pasal-pasal di RUU Penyiaran Dinilai Berupaya Mengendalikan dan Melemahkan Pers

Nasional
Korban Meninggal akibat Banjir Lahar di Sumbar Kembali Bertambah, Total 62 Orang

Korban Meninggal akibat Banjir Lahar di Sumbar Kembali Bertambah, Total 62 Orang

Nasional
Indonesia Dukung Pembentukan Global Water Fund di World Water Forum Ke-10

Indonesia Dukung Pembentukan Global Water Fund di World Water Forum Ke-10

Nasional
Waisak 2024, Puan Ajak Masyarakat Tebar Kebajikan dan Pererat Kerukunan

Waisak 2024, Puan Ajak Masyarakat Tebar Kebajikan dan Pererat Kerukunan

Nasional
Jokowi Ucapkan Selamat Hari Raya Waisak, Harap Kedamaian Selalu Menyertai

Jokowi Ucapkan Selamat Hari Raya Waisak, Harap Kedamaian Selalu Menyertai

Nasional
Kementerian KKP Bantu Pembudidaya Terdampak Banjir Bandang di Sumbar

Kementerian KKP Bantu Pembudidaya Terdampak Banjir Bandang di Sumbar

Nasional
Jokowi Bakal Jadi Penasihatnya di Pemerintahan, Prabowo: Sangat Menguntungkan Bangsa

Jokowi Bakal Jadi Penasihatnya di Pemerintahan, Prabowo: Sangat Menguntungkan Bangsa

Nasional
Soal Jatah Menteri Demokrat, AHY: Kami Pilih Tak Berikan Beban ke Pak Prabowo

Soal Jatah Menteri Demokrat, AHY: Kami Pilih Tak Berikan Beban ke Pak Prabowo

Nasional
Prabowo: Saya Setiap Saat Siap untuk Komunikasi dengan Megawati

Prabowo: Saya Setiap Saat Siap untuk Komunikasi dengan Megawati

Nasional
Tak Setuju Istilah 'Presidential Club', Prabowo: Enggak Usah Bikin Klub, Minum Kopi Saja

Tak Setuju Istilah "Presidential Club", Prabowo: Enggak Usah Bikin Klub, Minum Kopi Saja

Nasional
1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com