Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Klaim Capaian Kemendagri di Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-JK

Kompas.com - 19/10/2016, 14:43 WIB
Dimas Jarot Bayu

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengungkapkan capaian Kemendagri selama dua tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. 

Tjahjo mengklaim salah satu prestasi Kemendagri selama dua tahun ini adalah perekaman KTP elektronik.

Menurut dia, Kemendagri telah menuntaskan 173 juta perekaman KTP elektronik dari total 182 juta penduduk.

"Kalau untuk Kemendagri dua tahun ini, warga yang belum merekam untuk E-KTP sembilan juta dari total 182 juta penduduk," ujar Tjahjo di Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, Rabu (19/10/2016).

(Baca: Ini Kunci Sukses Konsolidasi Politik Jokowi dalam Dua Tahun Pemerintahan)

Capaian kedua yang telah dilakukan Kemendagri, kata Tjahjo, yakni pembatalan sejumlah peraturan yang dianggap menghambat investasi dan pelayanan publik di Indonesia.

Tjahjo mengatakan, Kemendagri telah membatalkan 3.143 peraturan yang berpotensi menghambat investasi dan pelayanan publik.

Rinciannya, sebanyak 111 Peraturan Kemendagri (Permendagri), 1.765 Peraturan Daerah (Perda), dan 1.267 Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

"Aturan yang dibatalkan meliputi investasi itu 55 persen, pengalihan urusan yang tidak sesuai dengan aturan di atasnya mencapai 35 persen, dan yang menghambat layanan publik itu mencapai sepuluh persen," ucap Tjahjo.

Kemendagri, klaim Tjahjo, juga telah meningkatkan kualitas sumber daya aparatur desa sesuai arahan presiden. Peningkatan kualitas tersebut, meliputi manajemen dan perencanaan laporan pertanggungjawaban keuangan desa.

"Itu sudah mencapai 67.4 persen dari total 74.910 desa. Masing-masing desa sepuluh orang aparaturnya. Saya kira pertengahan tahun depan ini sudah bisa selesai," tutur Tjahjo.

Tjahjo juga mengatakan pelaksanaan Pilkada Serentak juga merupakan capaian Kemendagri selama dua tahun di bawah kepemimpinan Jokowi-JK.

Menurut Tjahjo, Pilkada Serentak di 269 daerah yang dilangsungkan pada 2015 silam cukup sukses.

(Baca: Gubernur Papua Bangga Jokowi Berkunjung Empat Kali dalam Dua Tahun)

Dia pun optimistis Pilkada Serentak di 101 daerah pada 2017 nanti juga berlangsung aman. Dengan begitu, pemerintah tinggal menyelenggarakan Pilkada Serentak di 171 daerah pada 2018.

"Secara politik, pilkada tahap pertama sudah selesai. Saya juga optimis pada pilkada tahap kedua Februari 2017. Tahun 2018 ada 171 daerah, sehingga tahun nanti selesai di 541 pilkada," kata Tjahjo.

Kompas TV Fadli Zon: Dua Tahun Ini Presiden Pencitraan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com