Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua KPU Minta Masa Kampanye Dimanfaatkan Sebaik Mungkin

Kompas.com - 11/10/2016, 16:26 WIB
Dimas Jarot Bayu

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Juri Ardiantoro mengharapkan tahap kampanye Pilkada Serentak 2017 dimanfaatkan sebaik mungkin oleh pasangan calon kepala daerah.

Masa kampanye pilkada serentak akan dilaksanakan pada 28 Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017 nanti.

Juri menuturkan, kampanye merupakan tahapan penting dalam penyelenggaraan Pilkada. Sebab, pemilik kepentingan dari tahapan kampanye bukan hanya pasangan calon, melainkan pemilih.

"Kami ingin tahap kampanye adalah tahap di mana pihak pasangan calon dan pemilih dapat memanfaatkan sebaik mungkin. Sehingga, masing-masing mendapatkan kepentingannya," kata Juri dalam acara Bimbingan Teknis Pedoman Teknis Kampanye Pilkada Serentak 2017 di KPU RI, Jakarta, Selasa (11/9/2016).

Juri menuturkan, kampanye dapat berguna bagi pasangan calon sebagai medium menyampaikan profil, misi, program, dan janji jika nantinya memenangkan pilkada kepada pemilih.

"Kampanye ini adalah masa pasangan calon untuk dapat menyampaikan apa yang perlu, baik itu profil, misi, program, janji, dan sejenisnya. Sehingga mereka sudah cukup merasa memberikan info kepada pemilih," kata Juri.

Sementara, kata Juri, kampanye penting bagi pemilih untuk mendapatkan informasi yang komprehensif dari pasangan calon.

Ini berguna agar mendapatkan pemahaman serta pertimbangan yang matang untuk menentukan calon yang akan dipilihnya.

"Saat yang sama, pemilih mendapatkan informasi yang luas dari paslon sehingga mendapat pemahaman yang utuh. Sehingga pada saat datang ke TPS punya pertimbangan dan alasan yang cukup untuk menentukan calon," ucap Juri.

Untuk itu, Juri meminta agar setiap pasangan calon mengikuti tahap kampanye dengan baik. Dia meminta tidak ada pasangan calon beranggapan bahwa kampanye bukan bagian penting yang harus diikuti.

"Jangan sampai ada persepsi setiap calon yang akan menang punya pandangan bahwa kampanye tidak penting," kata Juri.

Kompas TV Selasa Ini, Batas Akhir Paslon DKI Lengkapi Berkas
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 1 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Antisipasi Serangan Siber, Imigrasi Siapkan Sistem 'Back Up' Data Cepat

Antisipasi Serangan Siber, Imigrasi Siapkan Sistem "Back Up" Data Cepat

Nasional
Puncak Hari Bhayangkara Digelar 1 Juli 2024 di Monas, Jokowi dan Prabowo Diundang

Puncak Hari Bhayangkara Digelar 1 Juli 2024 di Monas, Jokowi dan Prabowo Diundang

Nasional
4 Bandar Judi 'Online' Terdeteksi, Kapolri: Saya Sudah Perintahkan Usut Tuntas

4 Bandar Judi "Online" Terdeteksi, Kapolri: Saya Sudah Perintahkan Usut Tuntas

Nasional
Usai Bertemu Jokowi, MenPAN-RB Sebut Jumlah Kementerian Disesuaikan Kebutuhan Prabowo

Usai Bertemu Jokowi, MenPAN-RB Sebut Jumlah Kementerian Disesuaikan Kebutuhan Prabowo

Nasional
Imigrasi Ancam Deportasi 103 WNA yang Ditangkap karena Kejahatan Siber di Bali

Imigrasi Ancam Deportasi 103 WNA yang Ditangkap karena Kejahatan Siber di Bali

Nasional
Imigrasi Akui Sudah Surati Kominfo untuk 'Back Up' Data Sejak April, tapi Tak Direspons

Imigrasi Akui Sudah Surati Kominfo untuk "Back Up" Data Sejak April, tapi Tak Direspons

Nasional
Disebut Tamak, SYL Klaim Selalu Minta Anak Buah Ikuti Aturan

Disebut Tamak, SYL Klaim Selalu Minta Anak Buah Ikuti Aturan

Nasional
Bantah Hasto Menghilang Usai Diperiksa KPK, Adian Pastikan Masih Berada di Jakarta

Bantah Hasto Menghilang Usai Diperiksa KPK, Adian Pastikan Masih Berada di Jakarta

Nasional
Dirjen Imigrasi Enggan Salahkan Siapapun Soal Peretasan: Sesama Bus Kota Enggak Boleh Saling Menyalip

Dirjen Imigrasi Enggan Salahkan Siapapun Soal Peretasan: Sesama Bus Kota Enggak Boleh Saling Menyalip

Nasional
Adian Sebut PDI-P Siap jika Jokowi 'Cawe-cawe' di Pilkada 2024

Adian Sebut PDI-P Siap jika Jokowi "Cawe-cawe" di Pilkada 2024

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Kembalikan Uang Rp 600 Juta

KPK Sebut Keluarga SYL Kembalikan Uang Rp 600 Juta

Nasional
Dituntut 12 Tahun Bui, SYL Sebut KPK Tak Pertimbangkan Kontribusinya di Masa Krisis

Dituntut 12 Tahun Bui, SYL Sebut KPK Tak Pertimbangkan Kontribusinya di Masa Krisis

Nasional
Pastikan Upacara HUT RI Ke-79 di IKN Aman, BNPT Gelar Asesmen di Beberapa Titik Vital

Pastikan Upacara HUT RI Ke-79 di IKN Aman, BNPT Gelar Asesmen di Beberapa Titik Vital

Nasional
KPK Cecar Said Amin soal Sumber Uang Pembelian 72 Mobil dan 32 Motor Eks Bupati Kukar

KPK Cecar Said Amin soal Sumber Uang Pembelian 72 Mobil dan 32 Motor Eks Bupati Kukar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com