Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Serukan Kerja Sama Global Tangani Kejahatan Transnasional

Kompas.com - 10/10/2016, 12:16 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyerukan kerja sama tingkat global dalam memerangi tindak kejahatan transnasional.

"Sangat penting bagi kita untuk memerangi kejahatan transnasional yang terorganisir dengan kolaborasi global," ujar Jokowi saat membuka Simposium Kejahatan Perikanan International di Gedung Agung Istana Kepresidenan Yogyakarta, Senin (10/10/2016).

Kejahatan transnasional yang kini tengah dihadapi diantaranya pencurian ikan, penyelundupan barang dan manusia serta peredaran narkoba.

Tentang pencurian ikan, Presiden menegaskan bahwa tindak kejahatan itu memiliki dampak luar biasa bagi industri perikanan dan lingkungan hidup.

"Praktik illegal fishing telah mengurangi stok ikan dunia sebesar 90,1 persen," ujar Jokowi.

Data organisasi PBB, FAO tahun 2014, lanjut Jokowi, mencatat Indonesia berada di peringkat kedua produsen ikan laut dunia dengan tangkapan mencapai 6 juta ton per tahun.

Namun, Jokowi yakin, angka itu masih di bawah potensi maksimal. Pencurian ikan yang marak, menurut Jokowi, menjadi penghambat Indonesia mengoptimalkan potensi itu.

"Illegal fishing telah mengakibatkan kerugian ekonomi Indonesia sebesar USD 20 miliar per tahun, termasuk mengancam 65 persen terumbu karang kita," ujar Jokowi.

Oleh sebab itu, Jokowi mengajak negara lain untuk turut memerangi pencurian ikan. Ia juga berkomitmen terus menegakkan hukum di perairan Indonesia.

Kompas TV Menteri Susi: Nama Saya Identik dengan Penenggelaman Kapal- Satu Meja
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com