Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Banyak yang Menolak Usulan Presiden Orang Indonesia Asli, Apa Kata PPP?

Kompas.com - 07/10/2016, 15:45 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Usulan Partai Persatuan Pembangunan agar dilakukan amandemen UUD 1945 terkait ketentuan bahwa calon presiden dan calon wakil presiden Indonesia adalah orang Indonesia asli tak mendapatkan respons positif.

Sejumlah kalangan menolak usulan yang disampaikan PPP sebagai rekomendasi resmi dari Musyawarah Kerja Nasional I.

Dengan usulan itu, PPP berpandangan bahwa WNI yang memiliki darah atau keturunan asing dianggap PPP tidak bisa menjadi presiden atau wakil presiden.

Apa tanggapan PPP atas respons publik yang sebagian besar mempertanyakan definisi "asli" itu?

Sekjen PPP Arsul Sani menjelaskan, harus ada pemeriksaan kembali terhadap risalah persidangan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Kemerdekaan Indonesia (PPKI) untuk menelusuri kadar "asli" yang saat ini diperdebatkan.

(Baca: Hanura: Usulan Presiden Harus "Indonesia Asli" Sangat Primitif)

Dalam keanggotaan BPUPKI dan PPKI juga terdapat Tionghoa, Arab, dan lainnya.

"Harus diperiksa kembali, apa sih perdebatannya ketika bicara soal "asli". Para pendiri bangsa kan pasti enggak asal ngomong," ujar Anggota Komisi III DPR itu, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (.

Namun, jika pemahaman disederhanakan, kata "asli" merujuk pada semua suku bangsa dari Aceh hingga Papua.

Adapun mengenai definsinya yang dikhawatirkan bertabrakan dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Arsul mengatakan, harus ada rumusan dan kesepakatan bersama.

"Misal dianggap asli kalau ketercampurannya pada derajat yang keberapa. Di atas ketiga, keempat. Nanti kita definisikan kembali," tuturnya.

(Baca: Ada Apa di Balik Usulan Presiden Orang Indonesia Asli?)

Ia menambahkan, hasil amandemen UUD 1945 baru bisa diperjuangkan ke arah yang lebih konkret jika ada kesepakatan politik untuk melakukan hal tersebut.

"Tapi kapan terjadi ya wallahu alam. Karena sejauh ini persoalan amandemen UUD 1945 kan baru berupa wacana yang begulir," ujar Arsul.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Nasional
Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com