Usulan Capres "Orang Indonesia Asli" Perlu Dikaji dengan Telusuri Sejarah Konstitusi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di MPR, Saleh Partaonan Daulay menuturkan, usulan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 agar calon presiden dan calon wakil presiden Indonesia warga asli Indonesia boleh saja diutarakan.

Namun, usulan tersebut perlu dikaji mendalam oleh fraksi-fraksi di MPR.

"Sebelum itu, kita tentu perlu menelusuri jejak sejarah konstitusi kita. Kita perlu menggali alam pikiran para pendiri negara," ujar Saleh melalui keterangan tertulis, Jumat (7/10/2016).

"Dengan demikian, perubahan dan penambahan yang dilakukan tidak lari dari substansi yang dimaksudkan ketika itu," kata dia.

Saleh menambahkan, MPR saat ini memang tengah membahas amandemen UUD 1945. Sejumlah kajian dari berbagai pihak terus dikaji oleh badan pengkajian MPR.

Usulan penyempurnaan dalam sistem politik, sosial dan ekonomi juga turut dikaji dalam pembahasan amandemen 1945.

"Tentu ada banyak sumbang pemikiran yang disampaikan. Pemikiran-pemikiran itu tentu akan disinergikan dengan hasil kajian Badan Pengkajian MPR," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR itu.

PPP sebelumnya mengusulkan kembalinya dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945, terutama Pasal 6 ayat 1.

Dalam Pasal 6 ayat 1 UUD 1945 disebutkan, "Calon presiden dan calon wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden".

PPP ingin butir pasal tersebut menjadi: "Calon presiden dan calon wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia asli sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden".