Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jelang Pilkada, PPP Selenggarakan Mukernas 3-5 Oktober

Kompas.com - 29/09/2016, 15:56 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan menyelenggarakan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I dan Bimbingan Teknis Nasional DPRD F-PPP se-Indonesia pada 3 hingga 5 Oktober mendatang. Gelaran tersebut akan dilaksanakan di Hotel Mercure Ancol, Jakarta.

Presiden Joko Widodo rencananya akan hadir pada Senin (3/9/2016) pukul 19.00 WIB untuk membuka Rakernas.

Wakil Ketua Umum PPP sekaligus Sekretaris Panitia Pengarah Mukernas, Arwani Thomafi menuturkan, pelaksanaan Mukernas I PPP tersebut menjadi sebuah momentum konsolidasi awal setelah Muktamar Islah PPP di Pondok Gede beberapa waktu lalu.

"Banyak hal yang akan kami agendakan dalam Mukernas I yang kami laksanakan di Ancol. Salah satunya tentu membahas konsolidasi organisasi dimana pasca Muktamar Pondok Gede kami konsentrasi penuh pada penataan struktur organisasi," ujar Arwani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/9/2016).

Tahap musyawarah cabang telah dilalui pada semua Dewan Pimpinan Cabang. PPP menargetkan Maret 2017 seluruh struktur partai dari pusat sampai ranting sudah terkonsolidasi dengan baik.

Mukernas juga akan menjadi momentum penting untuk membahas program-program kerja terkait langkah organisatoris dalam persiapan pemenangan Pilkada 2017 dan Pemilu 2019.

"Ini juga akan mengkonfirmasi bahwa PPP dalam posisi on the track untuk merealisasikan amanat-amanat Muktamar Pondok Gede menuju tiga besar perolehan kursi di Pemilu 2019," tutur Arwani.

PPP sempat mengalami pergolakan kepengurusan dan terbelah menjadi dua kubu, yaitu kubu Romahurmuziy dan kubu Djan Faridz. Menkumham kemudian mengesahkan dan menerbitkan SK kepengurusan PPP hasil muktamar Pondok Gede pada April 2016 lalu.

Pada muktamar itu ditetapkan Romahurmuziy sebagai ketua umum dan Arsul Sani menjabat sebagai sekretaris jenderal. Romahurmuziy menyebut Muktamar Pondok Gede sudah mengakomodasi semua pihak, yakni kubu Muktamar Bandung, Muktamar Jakarta, dan Muktamar Surabaya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com