Ini Pesan Mahfud MD untuk Semua Anggota KAHMI

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Mahfud MD menegaskan bahwa KAHMI ingin mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu dalam visi dan bersinergi dalam merawat Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika.

Hal tersebut dikatakan Mahfud saat memberikan sambutan dalam peringatan HUT Emas KAHMI di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (28/9/2016).

"KAHMI ingin mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu dalam visi dan bersinergi dalam merawat Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika," ujar Mahfud.

Dalam kesempatan tersebut, Mahfud mengingatkan tiga hal yang harus selalu dijaga oleh semua anggota KAHMI dan kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Pertama, soal pluralisme, yakni penerimaan dan sikap toleran atas perbedaan yang kemudian menjadikannya sebagai modal membangun bangsa.

Kedua, demokratisasi dalam penyelenggaraan negara agar semua elemen bangsa punya hak dan peluang yang sama untuk menyatakan keinginannya.

Ketiga, dukungan terhadap upaya penegakan supremasi hukum.

Menurut Mahfud, penegakan hukum sangat penting sebagai pengolahan aspirasi yang beragam melalui demokrasi.

Ia mengatakan, negara tidak boleh membiarkan penyampaian aspirasi berjalan sendiri secara liar dengan mengatasnamakan demokrasi.

Oleh karena itu, hal tersebut harus diimbangi dengan demokrasi yang bersumber pada keadilan dan supremasi hukum.

Sebab, kata Mahfud, jika hukum tidak ditegakkan, setiap kelompok akan punya caranya sendiri dalam menegakkan dan menafsirkan hukum sehingga menjadi bibit anarkisme yang sangat membahayakan.

"Bagi KAHMI, tiga hal tersebut harus berkelindan dalam merawat Indonesia," ujar dia.

Acara peringatan HUT Ke-50 KAHMI tersebut dihadiri beberapa kader HMI yang saat ini menjadi pejabat, antara lain Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir, Ketua Komisi Yudisial Aidul Fitriciada, dan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Harry Azhar Azis.

Selain itu, acara juga dihadiri Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo, Anies Baswedan, dan Sylviana Murni.