Misbakhun: Kader Golkar Bisa Memahami Penghematan Anggaran

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar, Mukhamad Misbakhun, memastikan seluruh kader partainya bisa mengerti mengenai kebijakan penghematan anggaran yang tengah dilakukan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Golkar tidak keberatan meskipun penghematan anggaran itu juga berdampak pada penundaan kenaikan gaji dan tunjangan bagi kader Golkar yang menjabat sebagai anggota DPRD.

"Penghematan ini adalah situasi yang harus dipahami dan kader Golkar seluruh Indonesia yang di eksekutif dan legislatif bisa mengerti dengan sangat baik," kata Misbakhun usai mendengar paparan Menteri Keuangan Sri Mulyani di acara Pertemuan Nasional I Legislatif Partai Golkar, di Jakarta, Selasa (27/9/2016).

Menurut Misbakhun, paparan yang diberikan Sri Mulyani membuat kader Golkar juga harus menyadari harus ikut mengencangkan ikat pinggang di tengah situasi ekonomi yang sedang sulit.

"Bu Sri Mulyani menjelaskan bahwa kondisi saat ini sangat berat. Tetapi dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan ekonomi indonesia," kata dia.

Mantan pegawai Ditjen Pajak ini berharap, penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah tidak berdampak pada program-program pro-rakyat.

Ia juga memastikan Fraksi Partai Golkar di Komisi XI DPR akan terus mendukung program pengampunan pajak atau tax amnesty, yang bisa menggenjot pendapatan pemerintah di sektor perpajakan.

"Saya berharap dukungan ini bisa lebih konkret dalam penyusunan anggaran yang pro-rakyat," kata Misbakhun.

"Yang mengerti dengan baik bagaimana membangun indonesia dari desa sesuai dengan visi Golkar 2045 dan visi di Nawacita Presiden Jokowi yang membangun Indonesia dari pinggiran," ucap dia.