Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen PPP: Biaya Kampanye Biasanya 50 Persen Ditanggung Pasangan Calon

Kompas.com - 26/09/2016, 20:45 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengatakan, biaya kampanye di Pilkada DKI Jakarta yang mencapai Rp 100 miliar tentu tak ditanggung sendiri oleh pasangan calon.

Ia mengatakan, biasanya biaya kampanye juga dibebankan kepada pengurus dan kader partai pengusung.

Namun, Arsul mengatakan, biasanya 50 persen biaya kampanye ditanggung oleh pasangan calon.

Meski demikian untuk biaya kampanye pasangan calon Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviania Murni yang diusung partainya bersama Partai Demokrat, PAN, dan PKB, format pembagian biaya kampanye belum ditentukan.

"Kalau sekarang kan masih awal, tim pemenangan strukturnya masih disusun, sehingga pembagian biaya juga belum dibicarakan," ujar Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/9/2016).

"Tapi biasanya pasangan calon bisa menanggung hingga 50 persen atau lebih," kata dia 

Ia menuturkan, selebihnya biaya yang ditanggung oleh pengurus dan kader partai yang mengusung pasangan calon, besarannya ditentukan sesuai kemampuan finansial personal.

Namun, Arsul mengungkapkan biasanya pengurus partai yang juga berstatus sebagai anggota legislatif di level pusat dan daerah turut menyumbang untuk memenuhi target biaya kampanye, dengan jumlah yang lebih besar dibandingkan pengurus dan kader lain.

"Kalau untuk Pilkada DKI Jakarta, antara anggota DPRD dan DPR dipatok sama yakni berkisar antara Rp 50 hingga Rp 100 juta untuk masing-masing orang. Sebab anggota DPRD DKI dan DPR punya take home pay yang hampir sama," kata Arsul.

Kompas TV Sebelum Daftar, Agus-Sylvi Pamitan Kepada Keluarga
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com