Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Buka Kampanye Pencalonan Indonesia sebagai Anggota DK PBB

Kompas.com - 23/09/2016, 13:17 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin kampanye menandai pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2019-2020.

Dilansir Antara, pencanangan secara resmi kampanye pencalonan Indonesia tersebut ditandai dengan pemukulan gong oleh Wapres Jusuf Kala di Markas PBB di New York, Amerika Serikat, kamis (22/9/2016) malam waktu setempat.

Seremonial yang dikemas dalam resepsi dan pagelaran seni budaya Indonesia tersebut dihadiri ratusan diplomat asing serta ketua Komisi I DPR Abdul Haris.

"Dukungan dari negara-negara lain sudah sangat banyak tapi tetap harus digalang terus," kata Wapres.

Wapres menjelaskan saingan utama adalah Maladewa namun Indonesia memiliki peluang menang lebih besar.

Sebelumnya Menlu Retno Marsudi mengutarakan untuk jadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, Indonesia mengusung tema The True Partner for World Peace.

"Karena kalau kita bicara mengenai diplomasi Indonesia, maka Indonesia sebagai agen perdamaian dunia itu sudah kental. Jadi kita sudah berbuat banyak untuk isu demokrasi. Bali Democracy Forum itu sudah merupakan satu kegiatan mendunia. Jadi kontribusi Indonesia untuk menyebarkan value democracy itu sudah sangat diakui," kata Retno.

Dalam Dewan Keamanan PBB memang ada dua jenis anggota: tetap dan tidak tetap. Anggota tetap terdiri atas Amerika Serikat, Britania Raya, Tiongkok, Prancis, dan Rusia yang jadi kekuatan utama Blok Sekutu dalam perang dunia II.

Sementara, anggota tidak tetap digilir dengan sistem voting. Indonesia sudah tiga kali menjadi anggota tidak tetap Dewan Kemanan PBB, yaitu pada 1973-1974, 1995-1996, dan 2007-2008.

Kompas TV Dunia Berkomitmen Atasi Krisis Pengungsi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com