Jika Bertemu Pendaftar, Anggota Timsel KPU Bakal Kehilangan Hak Suara

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua tim seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Saldi Isra mengatakan anggota Timsel dilarang bertemu dengan calon atau pendaftar.

Hal itu tertuang dalam kode etik yang telah disepakati pada pertemuan kedua Timsel.

"Salah satu (anggota) kalau bertemu dengan calon atau pendaftar lalu tidak dikomunikasikan," kata Saldi di komplek gedung Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (16/9/2016).

(Baca: Telusuri Rekam Jejak Bakal Calon, Timsel KPU-Bawaslu Akan Libatkan Partisipasi Publik)

Namun, kata Saldi, bukan merupakan pelanggaran jika anggota tim seleksi bertemu dengan anggota partai politik dalam rangka menjalankan fungsi tim seleksi. 

Saldi menjelaskan, jika kedapatan melanggar kode etik, anggota Timsel tidak didiskualifikasi. Namun, akan kehilangan hak suaranya dalam pengambilan keputusan.

"Jadi tidak bisa menyampaikan voting ya, hak suaranya hilang. Kami tidak kualifikasi. kami harap itu tidak terjadi," ucap Saldi.

Dalam rapat itu, Timsel juga menetapkan tahapan proses seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu Periode 2017-2022.

Timsel akan menyerahkan hasil seleksi kepada Presiden Joko Widodo pada 30 Januari 2017.

(Baca: Kesehatan Bakal Calon Jadi Kriteria Mutlak yang Diminta Timsel KPU dan Bawaslu)

Tahapan proses seleksi terdiri dari tiga tahapan besar.

Pertama, terkait pengumuman, penerimaan pendaftaran dan penelitian administrasi yg berakhir dengan pengumuman calon yg memenuhi syarat administrasi.

Kedua, para calon anggota akan melakukan berbagai macam tes dalam proses seleksi.

Ketiga, para pendaftar akan melakukan wawancara yang berakhir dengan penyampaian hasil akhir ke Presiden Jokowi.