Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ikatan Apoteker Indonesia Setuju Apotek Rakyat Ditutup

Kompas.com - 15/09/2016, 19:15 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Ikatan Apoteker Indonesia Nofendri menyatakan setuju terhadap rencana pemerintah menutup apotek rakyat.

Ia menilai, keberadaan apotek rakyat tak sesuai lagi dengan tujuan awal pendiriannya.

"Menurut kami, keberadaan apotek rakyat sudah tidak sesuai lagi dengan cita-cita awal yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan tentang apotek rakyat," ujar Nofendri, di Kantor Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, Kamis (15/9/2016).

"Maka kami sangat setuju sekali jika pemerintah mencabut Permenkes tentang apotek rakyat," lanjut dia.

Awalnya, apotek rakyat didirikan untuk membantu program pemerintah menyediakan obat murah dan terjangkau bagi rakyat.

Namun, Nofendri menilai, pemerintah sudah berhasil menyediakan obat murah dan terjangkau bagi rakyat.

(Baca: Tutup 7 Apotek Rakyat di Pasar Pramuka, Ini Langkah Lanjutan yang Dilakukan BPOM)

"Sekarang pemerintah sudah berhasil mengkampanyekan obat generik. Obat generik murah sekali dan bisa didapatkan di semua apotek sehingga keberadaan apotek rakyat tidak lagi strategis. Kami mendukung pemerintah," ujar dia.

Selain itu, apotek rakyat juga kerap menjadi tempat peredaran obat-obat ilegal yang membahayakan.

Rencana penutupan apotek rakyat dibahas pada rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani pada hari ini.

Dalam rapat itu, turut hadir Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Kepala Bareskrim Polri Komjen Ari Dono, Kepala BPOM Penny Lukito, dan Direktur Prekusor dan Psikotropika BNN Brigjen Anjan Pramuka.

"Saya sudah meminta Kemenkes untuk merevisi bahkan membatalkan apotek rakyat yang diindikasikan kemudian tidak banyak manfaatnya bagi masyarakat," ujar Puan, seusai rapat koordinasi.

Kompas TV Gerah soal Obat Palsu, Bupati Ini Gelar Inspeksi Dadakan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nasional
Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Nasional
Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Ide "Presidential Club" Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Nasional
Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Nasional
BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

Nasional
Luhut Ingatkan soal Orang 'Toxic', Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

Luhut Ingatkan soal Orang "Toxic", Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com