Anggota Komisi III: Hukuman Koruptor Lewat Biaya Sosial Harus Melalui Revisi UU

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan Risa Mariska setuju dengan usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menambahkan biaya sosial bagi terpidana korupsi.  Namun, usulan tersebut perlu didahului dengan mekanisme berupa revisi Undang-Undang jika mau diberlakukan.

"Artinya kalau KPK minta diberikan sanksi tambahan, harus revisi dulu UU nya. Ketentuan sanksi pidana masa tahanannya berapa tahun, dendanya berapa, itu direvisi dulu. Kalau tidak direvisi tidak bisa," ujar Risa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/9/2016).

"Ada UU tersendiri yang mengatur mengenai sanksi pidana (korupsi). UU Nomor 31 Tahun 1999 (tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)," sambung dia.

Senada dengan Risa, Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Nasdem Taufiqulhadi menuturkan, hukuman yang dijatuhkan kepada terpidana korupsi harus sesuai dengan ketentuan UU. Usulan KPK bisa saja diakomodasi dengan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, Taufiqulhadi berpendapat, pihak komisi antirasuah bisa mencoba mengirimkan draf kepada komisi hukum.

(Baca: Bebani Koruptor dengan Biaya Sosial)

"Coba dikirimkan saja ke Komisi III, nanti didiskusikan bagaimana kita mengakomodir itu, dikaji baik buruknya. Dan melalui falsafah, yang menjadi dasar pembentukan UU. Ini sudah relevan tidak," kata Taufiqulhadi.

Sebelumnya, dikutip Harian Kompas, Komisi Pemberantasan Korupsi mendorong agar koruptor juga dikenai beban membayar biaya sosial.

Selain menumbuhkan efek jera dan gentar, gagasan penerapan hukuman biaya sosial korupsi ini juga diharapkan dapat memulihkan kerugian keuangan negara ataupun perekonomian akibat korupsi.

Gagasan itu menjadi antitesis dari hukuman rata-rata koruptor yang makin ringan, yaitu dari 2 tahun 11 bulan pada tahun 2013 menjadi 2 tahun 1 bulan pada tahun 2016.

(Baca: Soal Usul Bebani Koruptor Biaya Sosial, Komisi III Nilai Hukuman Tambahan Masih Bisa Dimaksimalkan)

Pada saat yang sama, sikap permisif terhadap bekas terpidana kasus korupsi juga makin kuat. Kondisi ini ditengarai menjadi penyebab korupsi masih banyak terjadi di Indonesia. Perhitungan biaya sosial korupsi yang dikaji KPK terdiri dari biaya eksplisit dan biaya implisit.

Biaya eksplisit adalah biaya yang dikeluarkan negara untuk mencegah dan menangani tindak pidana korupsi. Biaya itu antara lain meliputi biaya penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pengadilan, hingga pemasyarakatan.

Adapun biaya implisit adalah biaya dari dampak yang timbul karena korupsi. Dengan penghitungan biaya sosial korupsi, terdakwa korupsi dapat dituntut lebih tinggi daripada perhitungan kerugian negara yang selama ini dilakukan.

Dalam kajian KPK, peningkatan itu besarnya 4 kali hingga 543 kali lipat dibandingkan hukuman finansial yang diberikan pengadilan kepada para terpidana.

Dalam kajian KPK, biaya sosial korupsi ini dapat dilakukan dengan penerapan penggabungan perkara pidana dan perdata melalui gugatan anti kerugian sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 98 KUHAP.