Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Marah soal "Dwell Time", Kapolri Bentuk Satgas Sasar Tiga Pelabuhan

Kompas.com - 13/09/2016, 18:34 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Tito Karnavian membentuk tim satuan tugas penyelidik dugaan pelanggaran pada proses bongkar muat barang (dwell time) di pelabuhan. Satgas akan mensasar tiga pelabuhan di Indonesia untuk diselidiki apakah ada unsur pidana di dalam prosesnya.

"Di Pelabuhan Belawan, Tanjung Perak, dan Makassar," ujar Tito di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa (13/9/2016).

Pembentukan tim satgas itu merupakan buntut instruksi Presiden Joko Widodo untuk memperpendek waktu bongkar muat barang atau dwell time di seluruh pelabuhan di Indonesia.

(Baca: Jokowi Marah "Dwell Time" Pelabuhan Belawan Masih 7 hingga 8 Hari)

Presiden mendapatkan laporan bahwa waktu bongkar muat barang di tiga pelabuhan itu masih jauh dari harapan, yakni sekitar enam hingga tujuh hari. Padahal, Presiden menginstruksikan agar waktu bongkar muat seharusnya cukup dua hari saja.

Bahkan, Presiden mendapatkan laporan bahwa masih terdapat pungutan liar di tiga pelabuhan itu. Kecurangan juga dilaporkan terjadi. Misalnya, dari delapan crane yang ada, hanya digunakan satu crane dengan maksud meminta uang dari pengusaha agar petikemasnya segera dibongkar.

(Baca: Jokowi Minta Kapolri Tangkap Oknum Penghambat "Dwell Time")

Tito melanjutkan, tim akan menyelidiki tiga tahap bongkar muat barang di tiga pelabuhan itu. Tahap pertama pre clearence. Tahap kedua custom clearence dan tahap ketiga yakni post clearence.

"Apakah di pre clearence? Atau custom clearence? Atau post clearence? Jika barang sudah clear namun tidak dikeluar-keluarkan dengan macam-macam alasan dan ujung-ujungnya setoran, kami gebrak di situ," ujar Tito.

Tito mengatakan bahwa tim satgas ini hanya terdiri dari unsur Polri saja. Namun, ia tidak akan mempublikasikan bagaimana mereka bekerja atau siapa saja polisi yang terlibat di dalam satgas tersebut. Satgas akan bekerja secara senyap dan efektif.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Nasional
Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Nasional
Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Nasional
Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Nasional
Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Nasional
14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

Nasional
Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com