Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Langkah Pemerintah Turunkan "Dwell Time"

Kompas.com - 29/03/2016, 21:58 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah terus berupaya menurunkan waktu tunggu bongkar muat atau dwell time di pelabuhan.

Meski saat ini Direktorat Jenderal Bea Cukai mengklaim rata-rata dwell time telah mencapai 3,1 hari, namun pemerintah tetap akan berupaya menurunkannya lagi.

Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli mengungkapkan, pemerintah akan menetapkan sejumlah kebijakan sekaligus, demi terwujudnya hal tersebut.

"Pertama, kami ingin proses dokumen (keluar-masuk kapal) dipercepat," ujar Rizal di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (29/3/2016).

Sebab, faktanya banyak pelaku usaha yang belum mengurus dokumen meski barang-barangnya sudah merapat di pelabuhan.

Nantinya, pemerintah akan mengenakan penalti bagi pelaku usaha yang terlambat mengurus dokumen keluar-masuk barang.

Kedua, pemerintah akan mengintegerasikan sistem Informasi Teknologi (IT) agar proses pengurusan dokumen bisa lebih cepat.

Diketahui, ada 18 kementerian dan lembaga yang terlibat dalam proses perizinan keluar-masuk barang di pelabuhan.

Ketiga, memberantas mafia pelabuhan. Praktik mafia itu terjadi saat antre bongkar muat barang.

Ada pelaku usaha yang kapalnya datang belakangan, namun dibongkar muat pertama lantaran menyogok aparat pelabuhan. Jadi, siapa yang memberi uang lebih, itulah yang dilayani pertama.

"Nah ini yang akan kami tertibkan bersama Menhub dan Menperin. Kami ingin waktu tunggu kapal mengikuti pola first come first serve. Siapa yang datang duluan, dia yang diladeni," ujar Rizal.

Keempat, pemerintah akan menetapkan biaya sewa kontainer setinggi mungkin. Sebab, banyak pelaku usaha yang malah menjadikan pelabuhan sebagai gudang lantaran biaya sewa yang murah.

Dengan biaya sewa yang tinggi, diharapkan proses dwell time akan lebih cepat.

Terakhir, pemerintah akan mengupayakan pembangunan rel kereta di pelabuhan. Hal itu memudahkan distribusi barang keluar pelabuhan lebih cepat.

Rizal memperkirakan, jika semua kebijakan ini diterapkan seiringan, dwell time akan mencapai dua hari saja.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Nasional
Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Nasional
Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Nasional
Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Nasional
Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Nasional
PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com