Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta "Dwell Time" di Pelabuhan Hanya Dua Hari, Belum Ada yang Tercapai

Kompas.com - 13/09/2016, 14:31 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo meminta waktu bongkar muat barang di pelabuhan atau dwell time seluruh Indonesia dipercepat menjadi dua hari saja.

Hingga saat ini, belum ada pelabuhan yang waktu bongkar muatnya sesuai dengan target itu.

"Permintaan saya agar dua hari saja untuk semua pelabuhan," ujar Jokowi di Terminal Peti Kemas Kalibaru, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (13/9/2016) pagi.

Jokowi menegaskan bahwa permintaan itu bukanlah instruksi yang baru. Hal itu telah dimintanya sejak dua tahun silam, saat ia baru menjabat sebagai presiden ketujuh RI.

Namun, menurut Jokowi, saat ini baru dua pelabuhan yang sudah mengarah sesuai yang diinstruksikan, yakni Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dan Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan.

Di Pelabuhan Tanjung Priok, misalnya, dwell time telah mencapai 3,2 hari hingga 3,7 hari.

Meski demikian, Jokowi meminta pengelola untuk terus menekan dwell time sesuai dengan instruksinya, yakni dua hari.

Sementara itu, dua pelabuhan lain, yakni Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara, dan Pelabuhan Tanjung Perak, Jawa Timur, masih jauh dari apa yang telah diinstruksikan.

Di Pelabuhan Belawan, misalnya, dwell time mencapai tujuh hingga delapan hari. (Baca: Jokowi Marah "Dwell Time" Pelabuhan Belawan Masih 7 hingga 8 Hari)

Bahkan, Jokowi mendapatkan informasi bahwa masih terdapat pungutan liar di dua pelabuhan tersebut.

"Sudah saya perintahkan kepada Kapolri, pelaku-pelaku pungli, tangkap! Enggak ada toleransi lagi. Kita tangkap saja kalau ada yang masih main-main seperti itu," ujar Jokowi.

(Baca: Jokowi Minta Kapolri Tangkap Oknum Penghambat "Dwell Time")

Selain itu, ada pula bentuk kecurangan di sana, yakni pengelola hanya mengoperasikan satu dari delapan crane.

Jokowi menduga kuat pengoperasian satu crane itu hanya untuk sebagai daya tawar pemilik kontainer untuk memberikan uang lebih supaya kontainernya cepat dibongkar muat.

Jokowi menegaskan bahwa kecepatan bongkar muat ini akan berimbas pada penurunan biaya logistik. Dengan demikian, harga barang diharapkan jadi turun.

Kompas TV Jokowi Ancam Percepatan Bongkar Muat Kapal
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com