Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Cari Cara Manfaatkan Barang Sitaan untuk Kepentingan Publik

Kompas.com - 10/09/2016, 17:59 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mencari cara untuk memanfaatkan barang sitaan, agar tidak rusak dan kehilangan nilai.

Selain menyelamatkan nilai barang sitaan, KPK juga mencari cara agar barang tersebut dapat digunakan untuk kepentingan publik.

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengatakan, KPK saat ini telah membentuk tim khusus yang bernama Unit Pelacakan Aset Benda Sitaan dan Eksekusi yang disingkat Labuksi.

Tim tersebut bertugas melelang barang-barang yang nilainya akan berkurang setiap hari.

"Misalnya hewan ternak, dan barang cepat rusak, seperti mobil dan motor. Karena, biaya perawatan juga mahal, dan oleh undang-undang, diperbolehkan untuk dilelang," ujar Syarif.

Syarif mengungkapkan itu saat ditemui di ruang kerja di Gedung KPK Jakarta, Jumat (10/9/2016).

Sebagai contoh, beberapa hari lalu KPK melelang 30 ekor sapi milik Bupati Subang, Ojang Sohandi, yang ditetapkan sebagai tersangka kasus suap, gratifikasi dan pencucian uang.

Uang hasil lelang tersebut akan disimpan sebagai barang bukti untuk dibuktikan dalam persidangan.

Jika ternyata sapi-sapi tersebut tidak terkait tindak pidana, maka uang hasil lelang akan dikembalikan.

Beberapa waktu lalu KPK juga menyita satu unit ambulans milik panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rohadi.

Menurut Syarif, KPK berencana untuk tetap mengoperasikan ambulans, terlebih lagi, apabila ambulans tersebut dibutuhkan oleh masyarakat.

Selain itu, Rohadi juga memiliki beberapa aset, termasuk rumah sakit yang berada di Indramayu.

Menurut Syarif, apabila nantinya rumah sakit tersebut diduga terkait tindak pidana yang dilakukan Rohadi, maka KPK juga akan melakukan penyitaan.

"Salah satu yang sekarang diteliti oleh KPK, apakah rumah sakit itu dibutuhkan oleh masyarakat sekitar," sebut dia.

"Kalau ternyata dibutuhkan, kami bisa hibahkan ke Negara, yang tadinya private hospital, jadi public hospital," kata Syarif.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Puncak Perayaan Hari Lansia Nasional 2024 Bakal Digelar di Aceh Utara

Puncak Perayaan Hari Lansia Nasional 2024 Bakal Digelar di Aceh Utara

Nasional
Sindir Impor Beras, Megawati: Dibuat Sedemikian Rupa, sepertinya Kekurangan Terus

Sindir Impor Beras, Megawati: Dibuat Sedemikian Rupa, sepertinya Kekurangan Terus

Nasional
17 Sikap PDI-P Hasil Rakernas, Mandatkan Kembali Megawati Jadi Ketua Umum

17 Sikap PDI-P Hasil Rakernas, Mandatkan Kembali Megawati Jadi Ketua Umum

Nasional
Sindir Puan dan Risma, Megawati: Penggede Partai Lama-lama Tambah Cengeng

Sindir Puan dan Risma, Megawati: Penggede Partai Lama-lama Tambah Cengeng

Nasional
Anggota DPR Komisi III: Kapolri dan Jaksa Agung Perlu Duduk Bersama Telusuri Isu Penguntitan Jampidsus oleh Densus 88

Anggota DPR Komisi III: Kapolri dan Jaksa Agung Perlu Duduk Bersama Telusuri Isu Penguntitan Jampidsus oleh Densus 88

Nasional
Penutupan Rakernas PDI-P, Megawati Sebut Sudah Beri Tugas untuk Ahok

Penutupan Rakernas PDI-P, Megawati Sebut Sudah Beri Tugas untuk Ahok

Nasional
PDI-P Putuskan Hanya Jalin Kerja Sama Politik dengan Pihak yang Tingkatkan Kualitas Demokrasi

PDI-P Putuskan Hanya Jalin Kerja Sama Politik dengan Pihak yang Tingkatkan Kualitas Demokrasi

Nasional
Megawati Cerita Kerap Kunjungi Ahok di Tahanan

Megawati Cerita Kerap Kunjungi Ahok di Tahanan

Nasional
PDI-P Serahkan Mandat ke Megawati Tentukan Sikap Partai ke Pemerintah

PDI-P Serahkan Mandat ke Megawati Tentukan Sikap Partai ke Pemerintah

Nasional
Air Mata Puan dalam Pembacaan Sikap Politik PDI-P...

Air Mata Puan dalam Pembacaan Sikap Politik PDI-P...

Nasional
Sambil Menangis, Puan Minta Maaf Ada Kader PDI-P Tak Beretika dan Langgar Konstitusi

Sambil Menangis, Puan Minta Maaf Ada Kader PDI-P Tak Beretika dan Langgar Konstitusi

Nasional
Sikap Politik PDI-P: Pemilu 2024 Terburuk dalam Sejarah, Minta Evaluasi Sistem Pemilu

Sikap Politik PDI-P: Pemilu 2024 Terburuk dalam Sejarah, Minta Evaluasi Sistem Pemilu

Nasional
Soal Isu Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Presiden Diminta Lakukan Evaluasi Kepolisian dan Kejaksaan

Soal Isu Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Presiden Diminta Lakukan Evaluasi Kepolisian dan Kejaksaan

Nasional
KPK Sebut Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Punya Banyak Aset atas Nama Orang Lain

KPK Sebut Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Punya Banyak Aset atas Nama Orang Lain

Nasional
Komisi III Akan Tanyakan Dugaan Jampidsus Dibuntuti Densus ke Polri dan Kejagung

Komisi III Akan Tanyakan Dugaan Jampidsus Dibuntuti Densus ke Polri dan Kejagung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com