Hanura: Golkar Ingin Kampanye Gratis Pakai Nama Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Hanura Dadang Rusdiana menilai tindakan Partai Golkar yang sudah membahas strategi pemenangan Presiden Joko Widodo di Pemilu Presiden 2019 adalah langkah untuk kampanye gratisan.

Golkar dinilai ingin memanfaatkan elektabilitas Jokowi untuk menghadapi pemilihan kepala daerah serentak 2017 dan 2018 hingga pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2019.

"Golkar selalu piawai dalam membuat panggung. Ini kan pancingan Golkar agar semua perhatian tertuju pada wacana itu. Dan bagi Golkar kan ini kampanye gratis lebih awal," kata Dadang saat dihubungi, Minggu (4/9/2016).

Dadang mengatakan, elektabilitas dan popularitas Jokowi saat ini masih sangat tinggi.

Masyarakat juga puas dengan kinerja Jokowi selama dua tahun terakhir memimpin pemerintahan.

Di sisi lain, Golkar tidak mempunyai sosok untuk dijual ke masyarakat.

Menurut dia, Golkar menyadari betul realita ini sehingga akhirnya menggunakan Jokowi sebagai strategi.

"Golkar tahu bahwa peluang Jokowi untuk menjadi presiden kedua kalinya sangat besar. Rakyat memang senang dengan cara jokowi bekerja dan berbicara," tambah Dadang.

Dadang mengaku tak mempermasalahkan sikap Golkar selama tidak mengganggu Jokowi bekerja untuk rakyat.

Namun dia menegaskan, Hanura tidak akan ikut-ikutan menggunakan manuver yang sama dengan Golkar.

"Kita tidak baik berbicara pilpres 2019 saat ini," ucap Dadang.

Partai Golkar sebelumnya menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) yang salah satunya membahas pemenangan Jokowi di pilpres 2019.

Dalam acara di Hotel Peninsula, Jakarta, yang sudah ditutup pada Sabtu (4/9/2016) malam itu, sudah muncul usulan calon wakil presiden pendamping Jokowi.

Nama Menteri Keuangan Sri Mulyani pun menjadi salah satu yang diusulkan.

"Bu Sri Mulyani, Bu Khofifah Indar Parawansa, Sri Sultan Hamengku Buwono X. Kita harus mulai menginventarisir nama cawapres mulai sekarang," kata Ketua Pemenangan Pemilu DPD Partai Golkar Jambi, Gusrizal.