Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komjen Sjafruddin Siap Gantikan Budi Gunawan Sebagai Wakapolri

Kompas.com - 02/09/2016, 12:34 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Seiring keputusan Presiden Joko Widodo menunjuk Komjen (Pol) Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelejen Negara (BIN), maka posisi Wakil Kepala Polri yang diduduki Budi harus diisi sosok perwira Polri lain.

Salah satu jenderal bintang tiga Komjen (Pol) Sjafruddin mengaku, posisi Wakil Kepala Polri merupakan keputusan sepenuhnya Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian.

"Tanya Kapolri. Karena urusan Wakapolri itu wewenang dia yang memutuskan," ujar Sjafruddin melalui sambungan telpon dengan Kompas.com, Jumat (2/9/2016).

Namun, Sjafrudin menegaskan, siap menjalankan amanah itu jika Tito menunjuk dirinya.

"Saya siaplah," ujar Syafruddin.

(Baca: Jokowi Ajukan Budi Gunawan Calon Kepala BIN ke DPR)

Sebagai salah satu personel Polri, dia harus siap jika ditunjuk menempati jabatan tertentu. Ia sendiri mengakui pada Kamis (1/9/2016) kemarin, ia bertamu ke Istana Presiden. Namun, ia tidak mau memberi komentar perihal maksud kedatangannya itu.

Mantan ajudan Wakil Presiden Jusuf Kalla itu menegaskan, enggan melampaui wewenang Kapolri. Sjafruddin mengatakan, Kapolri sampai saat ini pun belum menggelar sidang dewan kepangkatan dan jabatan tinggi (Wanjakti) sebagai salah satu mekanisme internal untuk memilih siapa Wakil Kepala Polri pengganti Budi Gunawan.

Pagi ini, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mnegirim surat penunjukkan Budi sebagai Kepala BIN oleh Presiden Joko Widodo kepada DPR RI. 

(Baca: Jadi Kepala BIN, Budi Gunawan Dikhawatirkan Tunduk ke Megawati)

"Jadi, Kepala BIN diusulkan nama baru, yaitu Pak Budi Gunawan. Proses selanjutnya di DPR karena harus ada pertimbangan dari DPR," ujar Pratikno seusai mengantar surat tersebut di Kompleks Parlemen Senayan.

Saat ini, Budi diketahui menjabat sebagai Wakil Kepala Polri. Sementara posisi Kepala BIN saat ini masih dijabat Sutiyoso.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen (Pol) Boy Rafli Amar mengatakan, belum ada pembahasan mengenai siapa yang menggantikan Budi dalam jabatan Wakapolri. Ia mengatakan hal itu akan dibahas seiring dengan kepastian proses Budi sebagai Kepala BIN di DPR RI.

"Kami tunggu saja dulu proses itu sampai Pak BG melewati proses pencalonannya. Ketika sudah ada kepastian resmi, mekanisme di internal kami ada Wanjakti untuk menentukan pejabat baru sebagai pengganti beliau," ujar Boy.

Kompas TV PDI-P Dukung Budi Gunawan Jadi Kapolri
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com