Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TNI AU Belum Bisa Tanggapi Temuan Komnas HAM Terkait Bentrokan Sari Rejo

Kompas.com - 30/08/2016, 17:42 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara (Kadispen AU) Marsekal Pertama Jemi Trisonjaya mengatakan pihaknya belum bisa menanggapi hasil penyelidikan Komnas HAM terkait bentrokan antara anggota TNI AU dengan Warga Desa Sari Rejo di Kelurahan Sari Rejo, Medan, Sumatera Utara.

Menurutnya, saat ini tim investigasi TNI AU masih menggali fakta dari kedua belah pihak yang terlibat bentrokan. 

"Sementara ini tim investigasi kami masih bekerja, karena kami harus mengungkap kebenaran yang terjadi di lapangan dari kedua belah pihak," ujar Jemi saat dihubungi Kompas.com, Selasa (30/8/2016).

Sebelumnya tim penyelidik Komnas HAM menemukan sejumlah fakta terkait bentrokan tersebut.

(Baca: Komnas HAM Paparkan Kekerasan oleh Oknum TNI AU Saat Bentrok di Medan)

Pertama ada kekerasan sporadis yang dilakukan aparat gabungan TNI AU Lanud Soewondo, Paskhas, Polisi Militer, dan dugaan bantuan dari Batalyon Artileri Medan (Armed) Angkatan Darat.

"Kenapa kami sebut sporadis, karena berdasarkan temua lapangan saat terjadi bentrokan mereka beraksi tanpa komando," kata Komisoner Komnas HAM sekaligus Ketua Tim Pemantauan dan Penyelidikan Peristiwa Bentrok TNI AU dan Warga Desa Sari Rejo, Natalius Pigai ?di kantor Komnas HAM, Senin (29/8/2016).

Catatan Komnas HAM, kekerasan tersebut setidaknya menyebabkan 20 orang luka luka, rusaknya fasilitas umum, dan barang-barang pribadi milik warga.

Selain melakukan kekerasan dan penganiayaan, aparat TNI AU juga melakukan kekerasan verbal terhadap warga Sari Rejo. Kekerasan verbal tersebut dianggap merendahkan martabat manusia.

"Oknum TNI melakukan kekerasan verbal terhadap warga yang berorientasi merendahkan martabat manusia dengan kata kata yang tidak pantas oleh anggota TNI sebagai pelindung masyarakat. Ada kata kata yang tidak pantas lah, saya ini lah, itu lah," ujar dia.

Kebrutalan aparat juga menyebabkan sejumlah anak kecil mengalami traumatik.

"Adanya fakata kekerasan terhadap anak di bawah umur sehingga mengakibatkan ketakutan dan traumatik," katanya.

Kekerasan dan penganiayaan terhadap warga juga tidak hanya dilakukan di lokasi bentrokan. Menurut Pigai, terdapat warga yang ditangkap dan diinterogasi di Markas Lanud Soewondo Medan.

(Baca: TNI AU Disebut Lakukan Empat Pelanggaran HAM dalam Bentrokan di Sari Rejo Medan)

Saat bentrokan terjadi pun, aparat TNI AU tampak kalap, selain warga, wartawan tidak luput dari tindakan penganiayaan. Bahkan salah seorang wartawan mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit.

"Adanya kekerasan terhadap dua jurnalis selain itu kamera dirampas dan lainnya sehingga menyebabkan salah seorang wartawan dirawat Intensif," ujarnya.

Bentrokan tersebut, menurut Pigai, diawali oleh aksi TNI AU yang secara sepihak mematok dan memalang jalan dikawasan dua unit rusun yang sedang dibangun. Rusun yang dibangun untuk prajurit TNI AU tersebut berada di lahan sengketa yang diklaim warga.

"Masalah utamanya karena TNI AU melakukan pemalangan di atas lahan seluas 100 x 50 meter yang diklaim oleh warga diantaranya Singh dan Ginting. Pemalangan dilakukan di lahan yang mau dibangun rusun yang diharuskan segera selesai, sementara tiga bulan lagi tahun anggaran selesai. Itu memancing reaksi publik, sehingga melakukan demonstrasi," kata dia.

Kompas TV Anggota TNI AU Bersihkan Sampah Sungai Citarum
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com