Jaksa KPK Juga Tuntut Pencabutan Hak Politik Damayanti

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi V DPR RI Damayanti Wisnu Putranti dituntut pidana penjara selama 6 tahun dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan.

Selain itu, Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menuntut majelis hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik.

"Menuntut supaya majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak dipilih dari jabatan publik, selama 5 tahun setelah selesai menjalani masa pidana penjara," ujar Jaksa Iskandar Marwanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (29/8/2016).

Terkait pencabutan hak politik, Jaksa mempertimbangkan jabatan Damayanti yang sebelumnya merupakan anggota DPR RI.

Selaku anggota Dewan, Damayanti dipilih dan diberikan kepercayaan oleh publik. Ia juga memiliki tanggung jawab dalam jabatan strategis untuk menghimpun aspirasi rakyat.

(baca: Dua Staf Damayanti Dituntut 5 Tahun Penjara)

Namun, melalui perbuatannya, Damayanti justru menciderai kepercayaan publik terhadap dirinya dan DPR RI secara kelembagaan.

Terhadap hal tersebut, Jaksa meminta pencabutan hak dipilih kepada majelis hakim, agar pengisi jabatan anggota Dewan tidak diisi oleh orang-orang yang pernah melakukan pelanggaran pidana.

"Perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," ujar Jaksa KPK.

Politisi PDI Perjuangan tersebut didakwa menerima suap sebesar Rp 8,1 miliar dari Direktur PT Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir.

(baca: Mantan Pasangan Calon Kepala Daerah Kendal Akui Terima Rp 300 Juta dari Damayanti)

Damayanti didakwa secara bersama-sama dengan anggota Komisi V lainnya, Budi Supriyanto, dan dua orang stafnya, Dessy A Edwin dan Julia Prasetyarini.

Menurut Jaksa, pemberian uang tersebut untuk menggerakkan agar Damayanti mengusulkan kegiatan pelebaran Jalan Tehoru-Laimu, dan menggerakkan agar Budi Supriyanto mengusulkan pekerjaan rekonstruksi Jalan Werinama-Laimu di Maluku.

Kedua proyek tersebut diusulkan menggunakan program aspirasi anggota Komisi V DPR, dan diharapkan dapat masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (R-APBN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, tahun anggaran 2016.

Ada pun, proyek pembangunan jalan yang diusulkan Damayanti senilai Rp 41 miliar. Sementara, proyek yang diusulkan Budi senilai Rp 50 miliar.

(baca: Wali Kota Semarang Akui Terima Uang Rp 300 Juta dari Damayanti untuk Kampanye)

Usulan proyek tersebut diinisiasi oleh Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional IX Maluku dan Maluku Utara, Amran HI Mustary.

Amran menjanjikan kepada Damayanti, bahwa setiap anggota DPR akan mendapat komisi sebesar 6 persen dari setiap program aspirasi.

Namun, karena melibatkan Julia dan Dessy untuk mengurus komisi bagi Budi Supriyanto, akhirnya disepakati bahwa komisi yang akan diterima seluruhnya berjumlah 8 persen.