Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Papua Barat dan Aceh Daerah Paling Rawan di Pilkada Serentak 2017

Kompas.com - 29/08/2016, 13:44 WIB
Dimas Jarot Bayu

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Provinsi Papua Barat, Aceh, dan Banten menjadi daerah dengan tingkat kerawanan tertinggi dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2017.

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Divisi Pengawasan, Daniel Zuchron menjelaskan ketiga provinsi ini memiliki potensi pelanggaran serta tingkat kerawanan yang tingg, dilihat dari aspek penyelenggaraan, kontestasi dan partisipasi Pilkada 2017. 

"Adanya indikasi potensi kerawanan signifikan di ketiga daerah ini yang perlu diperhatikan, diantisipasi, serta diambil langkah-langkah untuk meminimalisasi kerawanan," ujar Daniel saat Peluncuran Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2017 di Jakarta, Senin (29/8/2016).

Tiga provinsi dengan kerawanan tinggi ini didapatkan dari IKP yang disusun Bawaslu. IKP mencakup 101 daerah yang terbagi dalam tujuh provinsi dan 94 kabupaten/kota.

Indeks ini mengukur tiga aspek utama yang saling berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu demokratis, antara lain dimensi penyelenggaraan, kontestasi, dan partisipasi.

Berdasarkan data IKP, Papua Barat menjadi daerah yang tingkat kerawanannya paling tinggi dengan total skor 3.381.

(Baca: Bawaslu Umumkan Indeks Kerawanan Pilkada 2017 pada 29 Agustus)

Menurut Daniel, tingginya tingkat kerawanan pilkada di Papua Barat disebabkan keputusan dan tindakan penyelenggara pemilu.

"Keputusan dan tindakan penyelenggara pemilu di Papua Barat menjadi faktor dominan atas kerawanan pilkada di sana," kata Daniel.

Aceh menjadi daerah dengan tingkat kerawanan tertinggi kedua dengan skor 3.327. Tingkat kerawanan masing-masing dimensi di Aceh relatif setara.

"Semua pihak, baik penyelenggara, calon kepala daerah, dan partisipan pemilu berpotensi menimbulkan kerawanan dengan kategori tinggi," lanjut Daniel.

Sedangkan Banten memiliki tingkat kerawanan tinggi dengan skor 3.147. Aspek kontestasi menjadi dimensi kerawanan paling tinggi di Banten. Menurut Daniel, hal ini disebabkan adanya hubungan kekerabatan antar calon kepala daerah berpotensi dalam Pilkada Banten.

"Adanya hubungan kekerabatan antarcalon yang berpotensi dalam Pilkada Banten menjadi faktor determinan dalam tingkat kerawanan daerah ini," tandas Daniel.

Selain ketiga daerah tersebut, Provinsi Sulawesi Barat (2.36), DKI Jakarta (2.29), Bangka Belitung (2.29), dan Gorontalo (2.01) menyusul dalam IKP 2017 dengan tingkat kerawanan sedang.

Kompas TV Tiga Daerah Ini Rawan Pelanggaran UU Pilkada
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com