Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ruhut: Yang Berhak "Ngomong" soal Cagub Itu Bukan Syarief Hasan, tetapi Pak SBY

Kompas.com - 27/08/2016, 18:06 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengingatkan rekan separtainya, Syarief Hasan, untuk tidak mendahului Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dalam berbicara.

Hal tersebut disampaikan Ruhut menanggapi sikap Syarief yang sudah menyatakan bahwa Partai Demokrat menutup pintu untuk mendukung bakal calon petahana, Basuki Tjahaja Purnama, pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 mendatang.

Menurut Ruhut, pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat itu tidak tepat, apalagi sampai membawa-bawa nama SBY.

"Yang berhak ngomong bukan Syarif Hasan, tetapi Pak SBY. Yang berhak ngomong ketum. Jangan membiasakan mendahului sebelum ketum ngomong," kata Ruhut saat dihubungi, Sabtu (27/8/2016).

(Baca juga: Ruhut: Terserah Pak SBY, Aku Tetap Ahok)

Ruhut yakin, pernyataan Syarief itu tidak mewakili SBY. Menurut Ruhut, SBY sampai saat ini masih mencermati dinamika yang ada sebelum menentukan pilihan.

SBY juga, lanjut dia, selalu berpesan agar mendukung calon yang mempunyai elektabilitas tinggi.

Sementara itu, menurut dia, berdasarkan berbagai survei, elektabilitas Ahok saat ini masih yang teratas.

"Aku selalu pegang omongan SBY. Mendukung orang harus menang, karena itu pilih surveinya paling tinggi," ucap dia. 

(Baca juga: Demokrat: Elektabilitas Ahok Turun, yang Lain Malah Naik)

Ruhut pun menengarai Syarief Hasan hanya bermanuver karena sejak awal tidak menyukai Ahok.

Sejak awal, kata dia, Syarief bersama sejumlah kader Demokrat lainnya berusaha memengaruhi SBY untuk tidak mendukung mantan Bupati Belitung Timur itu.

Ruhut pun kembali menyinggung soal pencopotan dirinya oleh SBY dari posisi Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat.

Ia meyakini pencopotan itu karena Syarief Hasan dan kawan-kawan tak suka dengan dirinya yang sejak awal sudah menyatakan dukungan terhadap Ahok.

"Kok mereka takut kalau gua banyak ngoceh? Ngoceh-ngoceh juga dong kayak gua. Jangan karena enggak bisa bersaing, ngomong, jadi 'jilat-jilat' Bapak," ucap Ruhut.

Syarif Hasan sebelumnya memastikan partainya sudah menutup pintu untuk mengusung petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017.

"Yang jelas bukan Ahok," kata Syarif Hasan di Jakarta, Sabtu (27/8/2016).

(Baca juga: SBY Ingin Gubernur DKI Jakarta yang Lebih Baik dari Ahok)

Syarif mengatakan, partainya ingin agar DKI Jakarta dipimpin oleh sosok yang lebih baik dari Ahok.

Ia pun memastikan langkah partainya menutup pintu untuk Ahok ini sudah sesuai instruksi Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. "Arahan beliau kita ingin yang lebih baik lagi," lanjut Syarif.

Kompas TV Inilah Alasan Demokrat Copot Ruhut Sitompul
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Geng Motor Nekat Masuk 'Kandang Tentara' di Halim, Kena Gebuk Tentara Lalu Diringkus Polisi

Geng Motor Nekat Masuk 'Kandang Tentara' di Halim, Kena Gebuk Tentara Lalu Diringkus Polisi

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat hingga 16 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com