Bareskrim Kirim Tim ke Filipina untuk Periksa 177 Calon Jemaah Haji Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar mengatakan, pada Rabu (24/8/2016), Bareskrim Polri mengirim tim beranggotakan empat orang ke Manila, Filipina.

Mereka akan memeriksa 177 orang calon jemaah haji asal Indonesia yang diamankan otoritas Filipina terkait identitas palsu.

"Tim kami siang ini akan berangkat ke Manila untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dari korban," ujar Boy di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Rabu (24/8/2016).

Keberangkatan tim Polri difasilitasi Kementerian Luar Negeri dan atase kepolisian di sana. Saat ini, para WNI yang hendak berangkat ke Mekkah menggunakan paspor Filipina itu ditahan di kedutaan setempat.

(Baca: Kemenag Imbau Masyarakat Tak Tergiur Agen Perjalanan Haji Ilegal)

Boy mengatakan, kesaksian dari mereka diperlukan untuk menelusuri agen perjalanan yang memberangkatkan mereka dari Indonesia.

"Seandainya keterangan para korban bisa kita peroleh, maka akan memperjelas beberapa agen travel yang tidak memiliki izin resmi," kata Boy.

Poisi telah membuka penyelidikan terhadap tujuh agen perjalanan tanpa izin resmi yang memberangkatkan para calon haji ke Mekkah melalui Filipina.

Ketujuh agensi itu adalah PT Taskiah, PT Aulad Amin, PT Aulad Amin Tours Makassar, Travel Shafwa Makassar, Travel Hade El Barde, KBIH Arafah, dan KBIH Arafah Pandaan.

Menurut Boy, pemilik serta pengurus agen perjalanan itu terancam pasal penipuan.

(Baca: Kemenag: 14 Orang Diperiksa Terkait Ditangkapnya 177 WNI Calon Jemaah Haji)

Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengatakan bahwa pihaknya akan mengusut terkait dugaan adanya oknum yang terlibat sindikat pemalsuan paspor yang beroperasi di Filipina.

Yasonna menjelaskan, 177 warga negara Indonesia yang akan naik haji tersebut menggunakan paspor Filipina dengan maksud memanfaatkan kuota haji di negara Filipina karena keterbatasan kuota di Indonesia.

Mereka dicegah sebelum mereka naik ke pesawat, Jumat (19/8/2016), menuju Madinah, Arab Saudi.

Tindakan pemalsuan identitas tersebut, kata Yasonna, dikoordinasikan oleh sebuah sindikat yang berada di Filipina dan Indonesia.

Selain itu, mereka juga memalsukan surat keterangan untuk menjadi warga negara Filipina. Dengan membayar 6.000 dollar AS hingga 10.000 dollar AS, mereka dapat berangkat haji dengan menggunakan kuota cadangan yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada jemaah haji Filipina.

Para anggota jemaah WNI itu diturunkan dari pesawat karena tidak bisa berbicara dalam bahasa Tagalog Filipina.