Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebanyak 177 Calhaj yang Ditahan di Filipina Berasal dari Agen yang Tak Terdaftar di Kemenag

Kompas.com - 23/08/2016, 16:35 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Inspektur Jenderal Kementerian Agama (Kemenag) M Jasin mengatakan, 177 calon jamaah haji (Calhaj) Indonesia yang ditangkap di Filipina diberangkatkan oleh 8 agen perjalanan yang tidak memiliki izin perjalanan ibadah haji.

Hingga saat ini, pihak berwenang masih melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut.

"Nama travelnya, ini lagi didalami terus, termasuk oleh pihak kepolisian, ada 8 travel itu. Kami tidak bisa menyebutkan namanya, kami ini kan melakukan praduga tidak bersalah. Penegak hukum yang bisa masuk nanti menyebutkan nama-nama yang terlibat, baik perorangan atau lembaga, ada 8 entitas," ujar Jasin, di Kantor Sekretariat Jenderal Kemenag, Jakarta Pusat, Selasa (23/8/2016).

Sementara itu, Kepala Pusat Informasi dan Biro Humas (Kapuspinum) Kemenag Syafrizal Sofyan menjelaskan, delapan agen perjalanan yang memberangkatkan 177 calhaj itu tidak terdaftar di Kemenag.

"Perusahaan travel itu kan ada yang perusahaannya izin pariwisata atau perjalanan. Ada travel yang kemudian diberi izin untuk menyelenggarakan ibadah umroh dan haji, dikeluarkan izin tambahan itu oleh Kementerian Agama. Lah, ini diduga 8 itu tidak memiliki izin yang dari kemenag," kata Syafrizal.

"Dari 269 (agen perjalanan) yang izin haji dan umroh, kami sudah cek pakai komputer itu. Tidak ada nama-namanya. Berarti kan liar dari segi perjalanan haji dan umrohnya," tambah dia.

Ia melanjutkan, karena tidak terdaftar di Kemenag, kemungkinan agen perjalan itu terdaftar di Kementerian Pariwisata.

"Nanti lihat saja izinnya di (kementerian) Pariwisata pasti ketemu. Kalau di sini (di Kemenag) tidak ada," kata dia.

Jasin menambahkan, dari 177 calhaj itu, rata-rata berasal dari wilayah Makassar, Sulawesi Selatan.

"Sisanya, yang 50 persen lagi tersebar di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Lampung, kemudian ada Sumatera Barat juga Riau," ujar Jasin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com