Ketua MPR: Hak Masyarakat Adat Harus Diperhatikan

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan diundang menghadiri Seminar Nasional “Resolusi Sosial Adat Budaya Nusantara” oleh organisasi sosial budaya Kerukunan Masyarakat Hukum Adat Nusantara (KERMAHUDATARA). Seminar Nasional yang difasilitasi MPR ini akan berlangsung 25 Agustus 2016 di Gedung DPR/MPR/DPD Senayan, Jakarta.

Menurut Ketua KERMAHUDATARA M.L. Tobing, Seminar Nasional ini bertujuan menyampaikan aspirasi serta memperoleh gagasan terkait pemberdayaan desa adat dalam sistem ketatanegaraan.

Selain itu, Seminar Nasional ini juga akan memberi penghargaan budaya kepada beberapa tokoh nasional, salah satunya Zulkifli Hasan.

Zulkifli menilai, hak-hak masyarakat adat memang perlu diperhatikan. Apalagi, konstitusi negara ini menjunjung nilai keberagaman sebagai identitas.

“Hak-hak masyarakat adat perlu kita perhatikan. Hak akan budayanya, hak akan lahan mereka,” ujar Zulkifli usai menemui KERMAHUDATARA di ruang kerjanya, Gedung DPR/MPR/DPD RI Senayan, Jakarta, Selasa (23/8/2016).

Zulkifli juga menekankan perbedaan setiap adat yang ada pada bangsa ini harus dioptimalkan. Ia tak setuju dengan penyeragaman, sebab itu justru akan menghilangkan identitas bangsa Indonesia.

“Kita memang beragam, berbeda-beda. Tetapi tiap budaya harus dioptimalkan, bukan diseragamkan. Keberagaman itu dioptimalkan,” tutur ia.