Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dituding Ruhut Provokasi SBY, Ini Kata Syarief Hasan

Kompas.com - 23/08/2016, 14:04 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan membantah telah memprovokasi Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono untuk mencopot Ruhut Sitompul dari Koordinator Juru Bicara Partai.

"Mekanisme yang mengawasi legislatif itu Dewan Kehormatan. Sekalipun saya Waketum, saya tak punya wewenang untuk menilai anggota DPR," kata Syarief saat dihubungi, Selasa (23/8/2016).

Syarif menegaskan bahwa Partai Demokrat adalah partai modern. Semua keputusan, lanjut dia, diambil sesuai mekanisme yang berlaku.

(Baca: Inikah Penyebab Ruhut Dicopot sebagai Koordinator Jubir Demokrat?)

"Tidak ada like and dislike. Pak SBY juga tidak bisa dipengaruhi siapa pun dalam mengambil keputusan," ucap Syarief.

Syarief belum mengetahui apakah dirinya akan mengikuti langkah Ketua Dewan Kehormatan Demokrat Amir Syamsuddin yang berencana melaporkan Ruhut ke MKD.

Sebab, Syarief mengaku belum membaca berita soal Ruhut yang menyebut namanya. "Saya belum baca sendiri soalnya. Saya akan lihat dulu," ucap Syarief.

Ruhut Sitompul sebelumnya menuding pencopotannya dari Demokrat lantaran dirinya kerap bersuara lantang dalam kasus Putu Sudiartana.

"Ini semua bermula dari para pembisik-pembisik itu, Amir Syamsuddin, Syarief Hasan. Ingat waktu itu Amir Syamsuddin bikin konferensi pers soal Putu, dia kumpulkan semua jubir dan aku sebagai koordinator malah tidak diajak? Mereka malah membela Putu, sementara aku dari awal bilang, 'Pecat!', aku bela KPK," ujar Ruhut saat dihubungi Kompas.com, Senin siang.

Ruhut mengaku, dirinya selalu terdepan dalam membela Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia meyakini bahwa Putu Sudiartana bersalah lantaran terjaring dalam OTT.

Sementara itu, dalam konferensi pers tersebut sejumlah petinggi partai yang dipimpin Amir, sebut Ruhut, mempertanyakan sikap KPK.

Amir keberatan dituding memprovokasi Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono untuk mencopot Ruhut dari jabatan Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat.

(Baca: Bantah Provokasi SBY, Amir Syamsuddin Ancam Laporkan Ruhut ke MKD)

Selain Amir, Wakil Ketua Umum Demokrat Syarief Hasan juga mendapat tudingan serupa. "Ini cara dia melecehkan beberapa kader utama Partai Demokrat sangat mungkin kami laporkan ke MKD secara pribadi," kata Amir kepada Kompas.com, Selasa (23/8/2016).

Kompas TV Ruhut: Yang Bisa Putuskan Hanya SBY
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Revisi UU Kementerian Negara, Pakar: Tidak Salah kalau Menduga Terkait Bagi-bagi Jabatan, jika...

Revisi UU Kementerian Negara, Pakar: Tidak Salah kalau Menduga Terkait Bagi-bagi Jabatan, jika...

Nasional
Pembangunan Tol MBZ yang Dikorupsi Menyimpan Persoalan, Beton di Bawah Standar, dan Lelang Sudah Diatur

Pembangunan Tol MBZ yang Dikorupsi Menyimpan Persoalan, Beton di Bawah Standar, dan Lelang Sudah Diatur

Nasional
Kasus 'Ilegal Fishing' 91.246 Ekor Benih Lobster di Jabar Rugikan Negara Rp 19,2 M

Kasus "Ilegal Fishing" 91.246 Ekor Benih Lobster di Jabar Rugikan Negara Rp 19,2 M

Nasional
Menlu Retno: Ada Upaya Sistematis untuk Terus Hambat Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

Menlu Retno: Ada Upaya Sistematis untuk Terus Hambat Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

Nasional
Pemprov Sumbar Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Bandang di Permukiman Sekitar Gunung Marapi

Pemprov Sumbar Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Bandang di Permukiman Sekitar Gunung Marapi

Nasional
Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Kunjungi Kebun Raya Bogor

Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Kunjungi Kebun Raya Bogor

Nasional
BNPB: 20 Korban Hilang akibat Banjir Lahar di Sumbar Masih dalam Pencarian

BNPB: 20 Korban Hilang akibat Banjir Lahar di Sumbar Masih dalam Pencarian

Nasional
Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Tanam Pohon di Bogor

Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Tanam Pohon di Bogor

Nasional
Pernyataan Kemendikbud soal Pendidikan Tinggi Sifatnya Tersier Dinilai Tak Jawab Persoalan UKT Mahal

Pernyataan Kemendikbud soal Pendidikan Tinggi Sifatnya Tersier Dinilai Tak Jawab Persoalan UKT Mahal

Nasional
PKS Usul Proporsional Tertutup Dipertimbangkan Diterapkan Lagi dalam Pemilu

PKS Usul Proporsional Tertutup Dipertimbangkan Diterapkan Lagi dalam Pemilu

Nasional
Jokowi Terima Kunjungan Kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley

Jokowi Terima Kunjungan Kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley

Nasional
Polri Tangkap 3 Tersangka 'Ilegal Fishing' Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster

Polri Tangkap 3 Tersangka "Ilegal Fishing" Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster

Nasional
PDI-P Anggap Pernyataan KPU soal Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur Membingungkan

PDI-P Anggap Pernyataan KPU soal Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur Membingungkan

Nasional
Kesaksian JK dalam Sidang Karen Agustiawan yang Bikin Hadirin Tepuk Tangan...

Kesaksian JK dalam Sidang Karen Agustiawan yang Bikin Hadirin Tepuk Tangan...

Nasional
DPR Tunggu Surpres Sebelum Bahas RUU Kementerian Negara dengan Pemerintah

DPR Tunggu Surpres Sebelum Bahas RUU Kementerian Negara dengan Pemerintah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com