Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
ADVERTORIAL

Gubernur Kalimantan Utara Bangun Jalan di Kawasan Perbatasan

Kompas.com - 22/08/2016, 14:55 WIB
advertorial

Penulis

Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie memberi perhatian serius pada pembangunan jalan di kawasan perbatasan. Ia menyatakan pada tahun 2016 pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 35 miliar untuk pembangunan sekaligus peningkatan jalan Long Midang - Long Bawan - Long Pasia.

Nilai anggaran yang sama juga disediakan untuk membangun Jalan Perbatasan Long Layu - Pa Upan - Long Rungan, Jalan Perbatasan Long Rungan - Long Padi - Binuang - Malinau, Jalan Perbatasan Long Apung - Long Nawang - Data Dian - Long Pujungan – Malinau, serta Jalan Perbatasan Long  Apung - Sungai Barang - Sungai Boh.

Anggaran pembangunan jalan tersebut diambil dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 25 miliar dan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) sebesar Rp 10 miliar.

Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan dana sebesar Rp 3 miliar untuk pembangunan jalan Perbatasan Long Nawang - Batas Negara (Tapak Mega). Anggaran tersebut diserap dari APBD Kaltara.

Pembangunan jalan di kawasan perbatasan tersebut sudah menjadi perhatian Irianto sejak menjabat sebagai Pj Gubernur. Ia mengajak seluruh kepala daerah di kabupaten/kota untuk berkonsultasi ke Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Hasil konsultasi dengan Menteri PUPR baru bisa direalisasikan tahun ini,” ujar Irianto.

Irianto mengungkapkan, pemerintah pusat telah mengalokasikan dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) untuk kegiatan pembangunan jalan dari Kabupaten Malinau hingga ke Long Bawan. Alokasi dana yang dianggarkan oleh pemerintah pusat sebesar Rp 250 miliar untuk pembangunan jembatan.

“Mudah-mudahan dalam tiga tahun ke depan hasilnya sudah terlihat. Tahun ini saja sudah terlihat hasilnya, kita sudah bisa mengendarai mobil dari Malinau - Binuang - Long Bawan,” tutur Irianto.

Ia mengajak para stakeholder maupun masyarakat untuk terus memberi argumentasi kepada pemerintah pusat. Menurutnya pemerintah pusat juga bertanggung jawab dan perlu memberi perhatian yang lebih baik pada kawasan perbatasan.

“Jika infrastruktur telah dibangun dengan baik, maka dapat mendorong kemajuan perekonomian masyarakat yang ada di perbatasan,” kata Irianto.

Dengan kata lain, tidak ada lagi ketimpangan kesejahteraan yang menyebabkan masyarakat perbatasan merasa terisolir. Irianto berharap, dalam 10 tahun ke depan masyarakat yang ada di Long Bawan dan Long Layu, sudah dapat menikmati layanan fasilitas transportasi darat, yakni bus, ke Kabupaten Malinau. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pembangunan Tol MBZ yang Dikorupsi Menyimpan Persoalan, Beton di Bawah Standar, dan Lelang Sudah Diatur

Pembangunan Tol MBZ yang Dikorupsi Menyimpan Persoalan, Beton di Bawah Standar, dan Lelang Sudah Diatur

Nasional
Kasus 'Ilegal Fishing' 91.246 Ekor Benih Lobster di Jabar Rugikan Negara Rp 19,2 M

Kasus "Ilegal Fishing" 91.246 Ekor Benih Lobster di Jabar Rugikan Negara Rp 19,2 M

Nasional
Menlu Retno: Ada Upaya Sistematis untuk Terus Hambat Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

Menlu Retno: Ada Upaya Sistematis untuk Terus Hambat Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

Nasional
Pemprov Sumbar Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Bandang di Permukiman Sekitar Gunung Marapi

Pemprov Sumbar Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Bandang di Permukiman Sekitar Gunung Marapi

Nasional
Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Kunjungi Kebun Raya Bogor

Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Kunjungi Kebun Raya Bogor

Nasional
BNPB: 20 Korban Hilang akibat Banjir Lahar di Sumbar Masih dalam Pencarian

BNPB: 20 Korban Hilang akibat Banjir Lahar di Sumbar Masih dalam Pencarian

Nasional
Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Tanam Pohon di Bogor

Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Tanam Pohon di Bogor

Nasional
Pernyataan Kemendikbud soal Pendidikan Tinggi Sifatnya Tersier Dinilai Tak Jawab Persoalan UKT Mahal

Pernyataan Kemendikbud soal Pendidikan Tinggi Sifatnya Tersier Dinilai Tak Jawab Persoalan UKT Mahal

Nasional
PKS Usul Proporsional Tertutup Dipertimbangkan Diterapkan Lagi dalam Pemilu

PKS Usul Proporsional Tertutup Dipertimbangkan Diterapkan Lagi dalam Pemilu

Nasional
Jokowi Terima Kunjungan Kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley

Jokowi Terima Kunjungan Kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley

Nasional
Polri Tangkap 3 Tersangka 'Ilegal Fishing' Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster

Polri Tangkap 3 Tersangka "Ilegal Fishing" Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster

Nasional
PDI-P Anggap Pernyataan KPU soal Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur Membingungkan

PDI-P Anggap Pernyataan KPU soal Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur Membingungkan

Nasional
Kesaksian JK dalam Sidang Karen Agustiawan yang Bikin Hadirin Tepuk Tangan...

Kesaksian JK dalam Sidang Karen Agustiawan yang Bikin Hadirin Tepuk Tangan...

Nasional
DPR Tunggu Surpres Sebelum Bahas RUU Kementerian Negara dengan Pemerintah

DPR Tunggu Surpres Sebelum Bahas RUU Kementerian Negara dengan Pemerintah

Nasional
Nurul Ghufron Akan Bela Diri di Sidang Etik Dewas KPK Hari Ini

Nurul Ghufron Akan Bela Diri di Sidang Etik Dewas KPK Hari Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com