JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mendorong pembiayaan infrastruktur bukan bersumber dari APBN. Untuk itu, Presiden sudah membahas wacana tersebut dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro.
"Tadi saya sudah membicarakan juga dengan Pak Menteri Bappenas mengenai pembiayaan investasi non-APBN," ujar Jokowi di Kantor Presiden, Jumat (12/8/2016).
"Kita harapkan nanti dengan ini saya kira pembiayaan investasi non-APBN bisa mempercepat penyelesaian proyek yang ada," lanjut dia.
Hal yang dibahas Presiden dan Menteri Bappenas yakni, menginventarisasi sumber-sumber dana demi percepatan proyek. Sumber dana paling potensial, yakni dari dana Amnesty Pajak dan dana pensiun.
"Intinya sistemnya mulai dirancang sehingga akan bisa langsung (membiayai) ke proyek-proyek yang dikerjakan ada objek investasi betul-betul bisa kita percepat," ujar Jokowi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan, dorongan agar biaya infrastruktur menggunakan dana yang bukan bersumber pada APBN semata-mata demi memperbesar alokasi anggaran untuk rakyat.
"Konsep besarnya butuh untuk untuk pengentasan kemiskinan. Jadi memang harus ada sinergi saja," ujar Sri. Apalagi, potensi sumber dana non-APBN memang cukup besar sehingga harus dioptimalkan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.