Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ikut Koalisi Kekeluargaan Tanpa Instruksi Megawati, PDI-P Tak Akan Pecat Kader

Kompas.com - 11/08/2016, 06:44 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto memastikan bahwa Ketua Umum Megawati Soekarnoputri tidak akan memecat kadernya yang ikut mendukung Koalisi Kekeluargaan.

Keikutsertaan kader PDI-P dalam koalisi ini disebut Hasto bukan atas instruksi Megawati.

"Oh tidak (dipecat)," ujar Hasto di kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (10/8/2016).

Sebelumnya, Megawati pernah memecat kader PDI-P yang juga mantan wakil gubernur Jawa Tengah, Rustriningsih.

Ia dipecat lantaran berinisiatif mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam pemilihan presiden pada 2014 lalu.

Menurut Hasto, inisiatif Rustiningsih saat itu sudah menyinggung soal disiplin. Saat itu PDI-P sudah jelas mendukung Jokowi-JK, namun Rustriningsih, justru bersikap sebaliknya.

"Ketika keputusan diambil, kemudian ada yang tidak taat pada keputusan, sesuai dengan konstitusi partai, partai memberikan sanksi organisasi," kata dia.

Ia mengatakan, pemberian sanksi terhadap kader yang membelot itu dalam rangka menjaga kehormatan partai. Karena, kata Hasto, partai merupakan salah satu cara mewujudkan cita-cita yang dilakukan secara kolektif.

Dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga ada aturan-aturan yang mengatur agar kehormatan partai tetap terjaga. Maka dari itu, pemecatan terhadap Rustiningsih juga sudah sesuai konstitusi partai.

"Upaya untuk menegakkan kehormatan partai tapi kehormatan partai itu ditegakkan dengan cara cara konstitusi partai, bukan dengan cara asal memecat orang, tidak," kata dia.

Hasto melanjutkan, sikap kader PDI-P, khususnya Bambang DH, yang ikut mendukung koalisi kekeluargaan itu merupakan bagian dari menjalankan tugas, meskipun tanpa didahului instruksi Megawati.

(Baca: Megawati Tak Pernah Instruksikan PDI-P Gabung Koalisi Kekeluargaan)

Sebab, Megawati sendiri selama ini bersikap demokratis dalam memimpin. Megawati, kata Hasto, sudah memberikan kebijakan-kebijakan dasar yang kemudian boleh diterjemahkan secara bebas oleh para kadernya.

"Ya ini kan kami berbekal pada sebuah prinsip. Kami sudah mendapat arahan dari Ibu (Megawati), kami jalankan dan kami menjabarkan kebijakan kebijakan dari Ibu tersebut, kemudian dalam rapat pleno DPP kami melaporkan," kata dia.

Sebelumnya, Bambang DH yang mewakili PDI-P sudah menyatakan diri untuk ikut bergabung dengan Koalisi Kekeluargaan.

Halaman:


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com