Ikut Koalisi Kekeluargaan Tanpa Instruksi Megawati, PDI-P Tak Akan Pecat Kader

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto memastikan bahwa Ketua Umum Megawati Soekarnoputri tidak akan memecat kadernya yang ikut mendukung Koalisi Kekeluargaan.

Keikutsertaan kader PDI-P dalam koalisi ini disebut Hasto bukan atas instruksi Megawati.

"Oh tidak (dipecat)," ujar Hasto di kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (10/8/2016).

Sebelumnya, Megawati pernah memecat kader PDI-P yang juga mantan wakil gubernur Jawa Tengah, Rustriningsih.

Ia dipecat lantaran berinisiatif mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam pemilihan presiden pada 2014 lalu.

Menurut Hasto, inisiatif Rustiningsih saat itu sudah menyinggung soal disiplin. Saat itu PDI-P sudah jelas mendukung Jokowi-JK, namun Rustriningsih, justru bersikap sebaliknya.

"Ketika keputusan diambil, kemudian ada yang tidak taat pada keputusan, sesuai dengan konstitusi partai, partai memberikan sanksi organisasi," kata dia.

Ia mengatakan, pemberian sanksi terhadap kader yang membelot itu dalam rangka menjaga kehormatan partai. Karena, kata Hasto, partai merupakan salah satu cara mewujudkan cita-cita yang dilakukan secara kolektif.

Dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga ada aturan-aturan yang mengatur agar kehormatan partai tetap terjaga. Maka dari itu, pemecatan terhadap Rustiningsih juga sudah sesuai konstitusi partai.

"Upaya untuk menegakkan kehormatan partai tapi kehormatan partai itu ditegakkan dengan cara cara konstitusi partai, bukan dengan cara asal memecat orang, tidak," kata dia.

Hasto melanjutkan, sikap kader PDI-P, khususnya Bambang DH, yang ikut mendukung koalisi kekeluargaan itu merupakan bagian dari menjalankan tugas, meskipun tanpa didahului instruksi Megawati.

(Baca: Megawati Tak Pernah Instruksikan PDI-P Gabung Koalisi Kekeluargaan)

Sebab, Megawati sendiri selama ini bersikap demokratis dalam memimpin. Megawati, kata Hasto, sudah memberikan kebijakan-kebijakan dasar yang kemudian boleh diterjemahkan secara bebas oleh para kadernya.

"Ya ini kan kami berbekal pada sebuah prinsip. Kami sudah mendapat arahan dari Ibu (Megawati), kami jalankan dan kami menjabarkan kebijakan kebijakan dari Ibu tersebut, kemudian dalam rapat pleno DPP kami melaporkan," kata dia.

Sebelumnya, Bambang DH yang mewakili PDI-P sudah menyatakan diri untuk ikut bergabung dengan Koalisi Kekeluargaan.

Koalisi ini menyatakan sepakat tak lagi mendukung bakal calon petahana, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di masa mendatang.

Bambang DH menuturkan ada tujuh kriteria pemimpin Jakarta menurut Koalisi Kekeluargaan. Tujuh kriteria itu, yakni arif, bijaksana, beradab, santun, beretika, bersih dan cerdas.

(Baca: Samakan Persepsi, Ini Tujuh Kriteria Pemimpin Jakarta Menurut "Koalisi Kekeluargaan")

Kriteria itu merupakan usulan dari setiap partai politik dalam pertemuan di Restoran Bunga Rampai, Jakarta Pusat, Senin (8/8/2016) kemarin.

"Tidak bicara orang per orang tapi kami berhasil formulasikan kriteria, seperti apa pemimpin Jakarta yang akan diperjuangakan untuk dipilih warga Jakarta," kata Bambang.

Belum dibicarakannya soal figur bukan tanpa alasan. Menurut Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPD PDI-P DKI Jakarta, Gembong Warsono, perlu kesepahaman antara partai politik terkait pilkada sebelum membahas figur pemimpin Jakarta.

"Kalau bahas nama duluan, nanti akan susah. Saat ini kami baru satukan pemikiran dan akan bahas nama di pertemuan selanjutnya," kata Gembong.