Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gagal Maju di Pilkada, Ichsanuddin Noorsy Minta Maaf ke Penyumbang Data KTP

Kompas.com - 08/08/2016, 21:53 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara Ichsanuddin Noorsy, Zaldy Sonata menyebut pakar ekonomi itu menyampaikan permintaan maaf atas kegagalannya maju di Pemilihan Kelala Daerah (Pilkada) 2017. Permintaan maaf disampaikan kepada warga yang telah menyumbangkan data KTP dukungan untuknya.

"Kepada seluruh khalayak baik yang sudah memberikan fotokopi KTP maupun yang menyatakan siap memberikan tambahan dukungan KTP, disampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan," kata Zaldy melalui keterangan tertulisnya, Senin (8/8/2016).

Ichsanuddin baru saja dinyatakan gagal maju di Pilkada DKI 2017 lewat jalur independen. Penyebabnya, karena jumlah data KTP kurang dari jumlah minimal.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI menyebut data KTP yang dimiliki Ichsanuddin hanya sekitar 19.505. Padahal jumlah minimal yang disyaratkan adalah 532.213 data KTP.

Zaldy mengatakan jumlah data KTP yang dikumpulkan tim yang dibentuk tak sesuai dengan yang selama ini dilaporkan. Ia menyebut proses pengumpulan data KTP dukungan untuk Ichsanuddin dilakukan sebuah tim yang dinamakan Tim Komunitas Pendukung Ichsanuddin Noorsy (KPIN).

Tim diketuai seseorang yang bernama Budi Mulyawan. Tim itu pula yang melakukan penghitungan data KTP sebelum diserahkan ke KPU.

"Maka dengan maksud ingin mendudukan masalah pada tempatnya, Ichsanuddin Noorsy memohon maaf mendalam atas kenyataan kapasitas Tim KPIN," ujar Zaldy. (Baca: Mengaku Serahkan 600.000 KTP Ternyata Hanya 19.505, Ichsanuddin Noorsy Gagal Maju Pilkada DKI)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com