Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepolisian Bantah Mengkriminalisasi Haris Azhar Terkait Cerita Freddy Budiman

Kompas.com - 06/08/2016, 07:15 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Agus Rianto mengatakan, pihaknya tidak secara sengaja ingin mengkriminalisasi Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar.

Menurut dia, berdasarkan hasil kajian di internal Polri, informasi yang disebarkan Haris berdasarkan cerita Freddy Budiman tidak didasari fakta dan bukti yang jelas dan bisa berujung pada pencemaran nama baik.

"Tolong dipahami lagi apa itu kriminalisasi. Kami hanya inginkan apa yamg disampaikan didukung fakta yang kuat, yang memadai, supaya tidak jadi fitnah atau asumsi," ujar Agus di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (5/8/2016).

"Dampaknya akan sangat luas bagi orang yang terkena omongan itu," lanjut dia.

Agus mengatakan, akan lebih baik jika informasi tersebut diberikan Haris lebih awal dan langsung ke pihak yang disebut dalam percakapan itu. Selain Polri, Haris juga menyebut TNI dan Badan Narkotika Nasional turut diseret Freddy dalam ceritanya.

Agus mengatakan, laporan Polri terhadap Haris bukan karena tidak suka dikritik.

"Tak ada anggapan Polri tidak mau dikoreksi, Polri resisten terhadap kritikan," kata Agus.

Ke depannya, Agus berharap masyarakat secara terbuka menyampaikan informasi yang diperoleh mengenai oknum nakal di Polri langsung ke instansi tersebut. Jangan sampai informasinya menyebar luas di dunia maya karena berpotensi melanggar pencemaran nama baik melalui media elektronik.

"Kami menyadari mungkin ada hal yang dianggap oleh masyarakat tidak sesuai apa yang dilakukan, tidak usah ragu, tidak usah segan untuk laporkan tiap hal yang berkaitan dengan Polri," kata Agus.

Agus menekankan, dalam informasi yang disampaikan, harus ada bukti kuat yang dilampirkan.

Terkait informasi dari Haris, Polri telah membentuk tim independen dari Divisi Profesi dan Pengamanan Polri serta Inspektorat Pengawasan Umum untuk menindaklanjutinya.

"Kapolri memberi atensi terhadap permasalahan yang ada. Tim sudah bekerja, mudah-mudahan bisa segera kami selesaikan," kata Agus.

Kompas TV TNI, Polri, dan BNN Laporkan Koordinator Kontras ke Bareskrim
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 3 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tak Mau Buru-buru Bersikap soal Putusan MA, Demokrat: Kita Pelajari Dulu

Tak Mau Buru-buru Bersikap soal Putusan MA, Demokrat: Kita Pelajari Dulu

Nasional
Saksi Sebut Ada Penebalan Jalan di Tol MBZ Saat Akan Uji Beban

Saksi Sebut Ada Penebalan Jalan di Tol MBZ Saat Akan Uji Beban

Nasional
2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Terancam Penjara 6 Bulan dan Dilarang Masuk Arab Saudi 1 Dekade

2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Terancam Penjara 6 Bulan dan Dilarang Masuk Arab Saudi 1 Dekade

Nasional
2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Akan Diproses Hukum di Arab Saudi

2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Akan Diproses Hukum di Arab Saudi

Nasional
Kolaborasi Kemenaker dan BKKBN Dorong Penyediaan Fasilitas KB di Lingkungan Kerja

Kolaborasi Kemenaker dan BKKBN Dorong Penyediaan Fasilitas KB di Lingkungan Kerja

Nasional
Gerindra Kantongi Nama untuk Pilkada Jakarta, Sudah Disepakati Koalisi Indonesia Maju

Gerindra Kantongi Nama untuk Pilkada Jakarta, Sudah Disepakati Koalisi Indonesia Maju

Nasional
Budi Djiwandono Nyatakan Tak Maju Pilkada Jakarta, Ditugaskan Prabowo Tetap di DPR

Budi Djiwandono Nyatakan Tak Maju Pilkada Jakarta, Ditugaskan Prabowo Tetap di DPR

Nasional
ICW Minta Pansel Capim KPK Tak Loloskan Calon Bawa Agenda Parpol

ICW Minta Pansel Capim KPK Tak Loloskan Calon Bawa Agenda Parpol

Nasional
Soroti Kekurangan Kamar di RS Lubuklinggau, Jokowi Telepon Menteri PUPR Segera Turunkan Tim

Soroti Kekurangan Kamar di RS Lubuklinggau, Jokowi Telepon Menteri PUPR Segera Turunkan Tim

Nasional
Unsur Pemerintah Dominasi Pansel Capim KPK, ICW: Timbul Dugaan Cawe-Cawe

Unsur Pemerintah Dominasi Pansel Capim KPK, ICW: Timbul Dugaan Cawe-Cawe

Nasional
Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

Nasional
Hati-hati, 'Drone' Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

Hati-hati, "Drone" Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

Nasional
KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

Nasional
KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com