Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wiranto Jadi Menteri, Hanura Gelar Pleno Bahas Pelaksana Tugas Ketua Umum

Kompas.com - 29/07/2016, 15:51 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - DPP Partai Hanura menggelar rapat pleno untuk membahas pengganti Ketua Umum DPP Hanura Wiranto yang kini menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

Wiranto ditunjuk Jokowi menggantikan Luhut saat melakukan perombakan kabinet beberapa hari lalu.

Pasca terpilih sebagai menteri, Wiranto memutuskan nonaktif sebagai ketua umum.

"Partai Hanura akan konsekuen dengan peraturan yang ada. Akan menghormati aturan main, ketua umum akan nonaktif dari kegiatan politik Partai Hanura," ujar Wiranto, saat membuka rapat pleno tertutup di Kantor DPP Partai Hanura, Jakarta, Jumat (29/7/2016).

Sementara itu, Ketua DPP Partai Hanura Syarifuddin Sudding mengatakan, partainya tak menginginkan Wiranto mundur dari jabatannya sebagai ketua umum.

Oleh karena itu, rapat pleno DPP hari ini akan memilih pelaksana tugas.

"Bagaimana agar Beliau tetap memberikan perhatian kepada kelangsungan Partai Hanura ke depan dan tidak mengurangi waktunya dalam mencurahkan perhatiannya untuk kepentingan bangsa," ujar Sudding.

Namun, ia enggan menyebutkan nama yang berpotensi kuat menggantikan Wiranto.

Sudding meyakini, Wiranto telah memikirkan matang-matang terkait sosok yang akan dipilih sebagai pelaksana tugas, yaitu kader yang memiliki waktu lebih leluasa untuk mengurus partai, serta mampu membangun komunikasi dan melaksanakan tugas keseharian partai dengan baik.

"Saya kira itu akan disampaikan di forum rapat pleno," kata Sudding.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok 'Kepedasan' di Level 2

Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok "Kepedasan" di Level 2

Nasional
Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Nasional
Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Nasional
Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Nasional
May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

Nasional
Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Nasional
Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran 'Game Online' Mengandung Kekerasan

Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran "Game Online" Mengandung Kekerasan

Nasional
Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi 'May Day', Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi "May Day", Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Nasional
Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi 'May Day' di Istana

Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi "May Day" di Istana

Nasional
Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Nasional
Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Nasional
Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dari Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dari Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

Nasional
Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

Nasional
Pakai Dana Kementan untuk Pribadi dan Keluarga, Kasus Korupsi SYL Disebut Sangat Banal

Pakai Dana Kementan untuk Pribadi dan Keluarga, Kasus Korupsi SYL Disebut Sangat Banal

Nasional
'Brigadir RAT Sudah Kawal Pengusaha 2 Tahun, Masa Atasan Tidak Tahu Apa-Apa?'

"Brigadir RAT Sudah Kawal Pengusaha 2 Tahun, Masa Atasan Tidak Tahu Apa-Apa?"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com