Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pilih Jadi Menkeu, Sri Mulyani Sebut Bank Dunia Terkejut

Kompas.com - 27/07/2016, 16:48 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sri Mulyani mengungkap Bank Dunia terkejut saat dirinya memilih "pulang kampung" untuk jadi Menteri Keuangan. Sebelum ditunjuk jadi Menkeu, Sri Mulyani adalah Direktur Pelaksana Bank Dunia. 

"Keputusan ini mengagetkan (Bank Dunia) memang," ujar Sri setelah dilantik di Istana Negara, Rabu (27/7/2016).

Sebab, selama menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia selama enam tahun, Sri tidak pernah menunjukkan gelagat ingin kembali ke Indonesia.

(Baca: Jadi Menkeu, Sri Mulyani Sebut Itu Hasil Kesepakatan Jokowi dan Presiden Bank Dunia)

"Karena memang saya tidak pernah menunjukkan tanda akan kembali ke Indonesia, apalagi dalam waktu yang sedemikian cepat," ujar dia.

Apalagi, ketika Sri memutuskan 'pulang kampung', Bank Dunia tengah mengerjakan sebuah proyek besar di mana membutuhkan sosok Sri sebagai pelaksananya. Program yang dimaksud yakni distribusi dana untuk 77 negara miskin yang ada di dunia atau yang disebut 'International Development Asistence'.

Meski demikian, Sri mengatakan, Presiden Joko Widodo telah menjalin komunikasi dengan Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim soal permintaan itu. Presiden Kim, kata Sri, telah menyetujui pengunduran dirinya.

"Mereka memahami pentingnya memperkuat ekonomi Indonesia karena Bank Dunia melihat Indonesia adalah salah satu negara yang tujuannya sama dengan Bank Dunia, yakni mengentaskan kemiskinan dan mengakselerasi percepatan pemerataan kesejahteraan," ujar Sri.

(Baca: IHSG Terdongkrak Sentimen Positif Penetapan Sri Mulyani Sebagai Menteri Keuangan)

Kesepakatan antara dua Presiden itu jugalah yang membuat dirinya menerima permintaan Presiden Jokowi untuk menjadi Menteri Keuangan menggantikan Bambang Brodjonegoro.

Sri dilantik sebagai Menteri Keuangan di Istana Negara, Rabu siang bersamaan dengan pelantikan 11 menteri lain. Secara bersamaan, Presiden juga melantik Bambang sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Kompas TV Presiden Jokowi Lantik Para Menteri Baru
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com