Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dilarang Presiden Keluar Jakarta, Menhan Batal Buka Konferensi Internasional Bela Negara

Kompas.com - 26/07/2016, 22:56 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

PEKALONGAN, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu batal membuka Konferensi Internasional Ulama Tariqh tentang Bela Negara di Pekalongan, Rabu (27/7/2016).

Sebab, Ryamizard mematuhi imbauan Presiden Joko Widodo yang mengharuskan dia segera ke Jakarta.

Hal itu disampaikan Ryamizard saat menjamu para ulama dari berbagai negara di kediaman Habib Muhammad Luthfi di Pekalongan, Selasa (26/7/2016) malam.

"Mestinya saya akan membaca pidato sambutan saat pembukaan besok, tetapi saya akan segera kembali ke Jakarta karena dipanggil Bapak Presiden," kata Ryamizard saat memberikan sambutan.

Meski demikian, Ryamizard mengatakan bahwa dirinya tetap akan hadir dalam acara penutupan pada 29 Juli nanti.

"Jadi meski saya harus kembali ke Jakarta, saya akan hadir dalam penutupan acara ini," ujar Ryamizard yang rencananya didapuk sebagai keynote speaker, Rabu (27/7/2016).

Seluruh menteri Kabinet Kerja memang dilarang keluar Jakarta dalam sepekan ini. Perintah ini langsung diberikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

(Baca: Selama Sepekan Ini Jokowi Larang Menteri-menteri Tinggalkan Jakarta)

Perintah Jokowi ini diberikan melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno lewat pesan singkat yang diberikan kepada seluruh menteri untuk tidak meninggalkan Ibu Kota pada 25-29 Agustus 2016.

Munculnya kabar mengenai larangan menteri untuk meninggalkan Jakarta sempat menimbulkan wacana perombakan kabinet atau reshuffle kembali berembus.

 

Wakil Presiden Jusuf Kalla membenarkan instruksi Presiden Jokowi agar para menteri tidak ke luar kota dalam pekan ini.

"Ya, kami akan evaluasi-lah semuanya," kata Wapres Kalla.

Meski demikian, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan bahwa larangan tersebut wajar adanya.

(Baca: Jokowi Larang Menteri Keluar Jakarta Sepekan Ini, Mensesneg Sebut Hal Biasa)

Sebab, satu hari di antara sepekan itu, Presiden akan menggelar rapat kabinet paripurna. Semua menteri dan pimpinan lembaga pun wajib hadir.

Rencananya, kabinet paripurna akan dilakukan pada Rabu (27/7/2016) (Baca: Rabu Sore, Presiden Jokowi Gelar Sidang Kabinet Paripurna)

Kompas TV Perombakan Kabinet Diisukan Pekan Ini (Bag 2)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com