Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dipanggil Presiden, Wapres Kalla Percepat Kunjungannya di Makassar

Kompas.com - 26/07/2016, 17:57 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla dipanggil Presiden Joko Widodo ke Istana Negara, Selasa (26/7/2016) sore.

Kalla yang sebelumnya sedang melakukan kunjungan kerja ke Makassar, Sulawesi Selatan, pun mempercepat jadwal lawatannya.

"Betul (kunker dipercepat karena dipanggil Presiden)," kata Sekretaris Wakil Presiden, Muhammad Oemar, dalam pesan singkat kepada awak media, Selasa.

Namun, saat disinggung apakah pemanggilan Kalla terkait rencana perombakan kabinet yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini, Oemar mengaku tidak tahu.

"Tidak disebutkan," ucapnya.

Sebelumnya, beredar kabar jika para menteri Kabinet Kerja dilarang untuk keluar Jakarta pada pekan ini. Perintah ini diberikan langsung oleh Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, melalui pesan singkat.

Dalam pesan itu disebutkan, menteri dilarang meninggalkan Ibu Kota pada 25-29 Agustus 2016. Sejumlah spekulasi muncul jika larangan itu terkait rencana perombakan Kabinet Kerja.

Meski demikian, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan bahwa larangan tersebut wajar adanya.

 

(Baca: Jokowi Larang Menteri Keluar Jakarta Sepekan Ini, Mensesneg Sebut Hal Biasa)

Sebab, satu hari di antara sepekan itu, Presiden akan menggelar rapat kabinet paripurna. Semua menteri dan pimpinan lembaga pun wajib hadir. Rencananya, rapat kabinet paripurna akan dilakukan besok, Rabu (27/7/2016) sore.

(Baca: Rabu Sore, Presiden Jokowi Gelar Sidang Kabinet Paripurna)

Kompas TV Isu Reshuffle Menguat, Apa Kata Presiden?

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com