Rumor Perombakan Kabinet Menguat, PPP Tak Mau Ikut Gaduh

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani mengatakan, PPP tak mau menanggapi terlalu jauh terkait rumor akan segera dilakukan perombakan kabinet oleh Presiden Joko Widodo.

Rumor semakin menguat dengan adanya larangan Presiden Jokowi untuk para menterinya agar tak bepergian keluar Jakarta selama sepekan ini. 

Wakil Presiden Jusuf Kalla membenarkan akan ada evaluasi terhadap para menteri.

"PPP fokus pembenahan internal, PPP enggak mau ngomong soal menteri," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/7/2016).

Mengenai isu bahwa perombakan kabinet untuk mengakomodir bergabungnya Partai Amanat Nasional dan Partai Golkar dalam barisan pendukung pemerintah, Arsul menganggap hal tersebut wajar terjadi.

Namun, yang aneh, kata dia, jika perombakan kabinet menimbulkan kegaduhan di antara anggota koalisi.

"PPP tidak akan ikut gaduh-gaduhan," kata Anggota Komisi III DPR itu.

Tak boleh keluar Jakarta

Kabar mengenai perombakan kabinet kembali berembus dari Istana Kepresidenan seiring adanya larangan dari Presiden Joko Widodo kepada menteri-menterinya agar tak keluar Jakarta selama sepekan ini.

Pratikno, yang dikonfirmasi Harian Kompas, Minggu (24/7) malam, belum menjawab.

Namun, Wakil Presiden Jusuf Kalla membenarkan instruksi Presiden Jokowi agar para menteri tidak ke luar kota dalam pekan ini.

"Ya, kita akan evaluasi-lah semuanya," kata Wapres Kalla.

Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara juga membenarkan adanya imbauan tersebut.

Meski demikian, tambah Rudiantara, imbauan itu terkait dengan akan digelarnya sidang kabinet.

"Sidang kabinet paripurna kan lazimnya tak boleh diwakilkan pejabat di bawahnya," ujarnya.

Adapun Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi menegaskan adanya imbauan agar para menteri tak boleh jauh dari Jakarta.

Alasannya, jika ada sidang kabinet paripurna ataupun pemanggilan oleh Presiden, menteri harus ada dan siap.

"Sebagai kepala pemerintahan, Presiden memang harus mengevaluasi kabinetnya. Itu hak Presiden. Kami, pembantu Presiden, harus siap mendapat tugas apa pun dan harus siap juga jika dibebastugaskan. Jadi, tak perlu risau. Kita harus fokus bekerja dan jangan terpengaruh," tutur Yuddy.