Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKB Sangat Menginginkan Budi Waseso Jadi Calon Gubernur DKI

Kompas.com - 25/07/2016, 18:13 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan sangat menginginkan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Polisi Budi Waseso maju menjadi calon gubernur DKI Jakarta pada pemilihan kepala daerah 2017.

"PKB sangat menginginkan Pak Budi Waseso maju menjadi calon gubernur DKI Jakarta, karena mayoritas konstituen PKB di Jakarta menginginkan dia," kata Ketua DPW PKB DKI Jakarta, Hasbiallah Ilyas dalam acara syukuran Harlah ke-18 PKB di Jakarta, Senin (25/7/2016), seperti dikutip Antara.

Hasbiallah mengatakan, sosok Budi Waseso yang terbukti memiliki ketegasan dalam memimpin, menjadi modal besar untuk bisa berkompetisi dengan calon petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

(Baca: Budi Waseso dan Peluangnya Jadi Cagub DKI dari Partai Gerindra)

Menurut dia, sejauh ini DPP PKB sudah menjalin komunikasi dengan Budi Waseso ihwal tawaran maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta.

"Komunikasi dilakukan langsung oleh DPP PKB karena pak Budi Waseso tidak melakukan pendaftaran ke DPW PKB. Kenapa pak Budi Waseso, karena untuk melawan 'incumbent' butuh orang tegas," jelas Hasbiallah.

Ia menambahkan, meskipun keinginan PKB mendukung Budi Waseso dalam pilkada DKI Jakarta 2017 sangat kuat, hingga saat ini seluruh calon gubernur masih memiliki peluang yang sama untuk memperoleh dukungan PKB.

(baca: PPP Dekati Risma, Buwas, dan Ridwan Kamil untuk jadi Cagub DKI)

PKB, kata dia, selalu akan meminta restu dari para ulama NU sebelum menentukan dukungannya.

"PKB tidak mungkin berjalan tanpa restu kiai NU. Terbukti dalam Pilpres 2014 semua kader PKB solid mendukung pak Jokowi karena ada restu ulama," kata dia.

Selain PKB, Budi juga dilirih Partai Gerindra dan PPP. Namun, Budi mengaku menolak diusung menjadi calon gubernur DKI.

 

"Saya itu bukan orang politik," ujar Budi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (14/7/2016).

(baca: Tolak Diusung Jadi Lawan Ahok, Budi Waseso Mengaku Bukan Orang Politik)

Menurut pria yang akrab disapa Buwas itu, sebuah partai politik tidak dapat asal-asalan menunjuk seseorang untuk diusung menjadi kepala daerah. Terlebih lagi, Buwas merasa tidak berkompeten menjadi kepala daerah.

"Orang kan tidak boleh asal-asalan. Ditunjuk kalau saya tidak ada kompetensi di situ ya tidak mungkin," ujar Buwas.

Lagi pula, mantan Kepala Bareskrim itu mengaku hingga saat ini belum ada seorang pun dari Partai Gerindra yang mendekatinya atau setidaknya berkomunikasi dengan dengan dirinya soal rencana itu.

Meski demikian, ia menganggap langkah Partai Gerindra merupakan hal yang dapat ia terima. Sebuah partai politik boleh saja mengusung siapa pun menjadi kepala daerah.

Kompas TV Komjen Budi Mengaku Tidak Buat Gaduh
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com