Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mensos Nilai Luar Biasa Penurunan Angka Kemiskinan 500.000 Orang

Kompas.com - 25/07/2016, 15:11 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, turunnya angka kemiskinan dari 11,13 persen menjadi 10,86 persen atau sekitar 500.000 penduduk merupakan angka yang luar biasa.

"Menurut saya ini luar biasa karena pada saat yang sama kita mengalami La Nina dan asap kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera. Ada banyak kekhawatiran nanti kita akan kekurangan pangan," kata Mensos di Jakarta, Senin (25/7/2016), seperti dikutip Antara.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin Indonesia sebanyak 28,01 juta atau 10,86 persen pada Maret 2016, berkurang dibanding September 2015 yang tercatat 28,51 juta orang atau 11,13 persen.

(baca: BPS: Angka Kemiskinan Turun di Level 10,86 Persen)

"Kita melihat ketika harga pangan mengalami kenaikan itu memang signifikan terhadap pengeluaran warga miskin, karena 75 persen pengeluaran warga miskin itu untuk pangan," tambah dia.

Namun, dengan upaya pemerintah memaksimalkan monitoring harga pangan dan dengan proses stabilisasi harga melalui operasi pasar, akhirnya harga pangan bisa dijaga bahkan sempat cukup terjangkau.

Kemudian inflasi juga turun, terutama harga beras yang memiliki signifikansi terhadap penurunan kemiskinan.

Menurut Khofifah, harus dilihat juga bahwa standar kemiskinan BPS meningkat dari Rp 344.000 pada September 2015 menjadi Rp 354.000 per kapita pada Maret 2016.

"Jadi artinya makin hari sangat mungkin yang disebut miskin itu yang pengeluarannya per bulan semakin tinggi dan kita juga semakin meningkatkan standar kemiskinan," ujar dia.

Data dari BPS tersebut akan menjadi referensi bagi banyak kementerian serta daerah. Terlebih lagi dengan data kemiskinan berbasis perkotaan dan perdesaan.

"Jadi intervensi terhadap daerah-daerah yang memang harus di-'upgrade' dari percepatan kesejahteraannya itu harus dibikin detail supaya misalnya kalau ada dana desa maka di daerah-daerah yang sudah terpetakan ini masih dalam kategori miskin itu harus diintervensi lebih komprehensif," tambah Khofifah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com