Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indonesia Fokuskan Peningkatan Sektor Pertahanan di Kepulauan Natuna

Kompas.com - 25/07/2016, 14:09 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

PEMATANG SIANTAR, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Pandjaitan mengatakan bahwa pemerintah akan meningkatkan keamanan di kepulauan Natuna.

Luhut mengatakan, saat ini pemerintah telah mengerahkan seluruh unsur pertahanan yang dimiliki ke Natuna agar tidak ada lagi peristiwa penyanderaan warga negeri Indonesia dan menjaga kedaulatan.

"Pengamanan di Natuna tetap berjalan. Kita punya TNI AL. Pemerintah akan men-deploy (turunkan) unsur ketahanan di sana," ujar Luhut saat ditemui usai memberikan ceramah di Sekolah Tinggi Theologia Nommensen, Pematang Siantar, Sumatera Utara, Senin (25/7/2016).

"Natuna adalah bagian dari kedaulatan Indonesia yang harus dijaga," kata dia.

 

Sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Ade Supandi menegaskan bahwa TNI AL selalu siaga dalam menjaga wilayah kedaulatan dan memperkuat keamanan di sekitar kepulauan Natuna yang berada di  Laut China Selatan.

Hal tersebut dikatakan Ade dalam merespons penolakan Beijing atas putusan Pengadilan Arbitrase Internasional yang memutuskan bahwa China telah melanggar kedaulatan Filipina di Laut China Selatan.

(Baca: TNI AL Terus Pantau Kerawanan di Laut China Selatan)

Sementara klaim Beijing atas hampir wilayah Laut China Selatan seluas tiga juta kilometer persegi itu tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia di sekitar Kepulauan Natuna.

"Indonesia memiliki hak berdaulat dalam wilayah ZEE. TNI AL selalu siaga menjaga keamanan perbatasan laut," ujar Ade pekan lalu, Selasa (19/7/2016).

Kompas TV Jokowi Kunjungi Natuna
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Nasional
Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Nasional
Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Nasional
PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com