Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yasonna Ingin Sipir yang Terlibat Kerusuhan Lapas Bentiring Dihukum Maksimal

Kompas.com - 25/07/2016, 12:24 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memerintahkan Inspektur Jenderal Kemenkum HAM untuk menjatuhkan sanksi maksimal kepada dua sipir yang ditetapkan sebagai tersangka pada kericuhan Lapas Bentiring.

Dua sipir itu jadi tersangka setelah menghalangi polisi saat hendak merazia narkoba di Lapas Bentiring pada Kamis (22/7/2016).

"Pak Irjen tolong berikan hukum seberat-beratnya kalau ada orang yang terlibat. Kalau saya sih pecat langsung," kata Yasonna dalam pidatonya dalam rapat koordinasi di Kemenkumham, Jakarta, Senin (25/7/2016).

(Baca: 2 Sipir dan 9 Napi Jadi Tersangka Kericuhan di Lapas Bengkulu)

Yasonna mengatakan kepala lapas Bentiring juga harus bertanggungjawab atas kejadian tersebut. Menurut Yasonna, kepala lapas wajib mengetahui setiap kejadian.

"Jangan katakan tidak tahu. Berarti tidak ada leadership-nya. Supaya kita betul mengerjakan ini. Diperlukan kesungguhan dan diperlukan keberanian. Sebagaimana pemimpin harus punya keberanian siapapun yang menghalangi saudara harus bisa singkirkan. Kalau tidak sanggup bilang tidak sanggup," ucap Yasonna.

Yasonna mengatakan Presiden Joko Widodo telah memerintahkan pemberantasan narkoba yang lebih gencar dan progresif. Menurutnya, Presiden geram dan langsung menginstruksikan aparat untuk mengejar dan menangkap serta menembak jika diperlukan dan dibolehkan aturan.

 

Pemberantasan narkoba juga difokuskan di lapas. Yasonna menuturkan, pihaknya tak segan mengganjar hukuman maksimal untuk sipir yang terlibat. 

Sebelumnya, Polres Bengkulu menetapkan sembilan napi dan dua sipir dalam kericuhan pada razia narkoba di Lapas Bentiring pada Kamis (22/7/2016). Mereka ditetapkan sebagai tersangka karena menghalangi petugas saat melakukan razia narkoba.

(Baca: Ini Kronologi Kericuhan di Lapas Bengkulu)

"Petugas sipir yakni KPLP (Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan) menghalangi polisi saat melakukan razia, tak ada tempat yang tak bisa polisi memeriksa kejahatan selain di pengadilan," kata Kapolres Bengkulu AKBP Ardian Indra Nurinta, Jumat (23/7/2016).

Para napi dan sipir ditetapkan tersangka itu awalnya enggan membuka pintu sel penjara saat polisi hendak merazia. Namun secara mendadak sipir membuka semua pintu sel penjara hingga Lapas menjadi heboh.

Kapolres bahkan sempat dipukul napi. Dalam tes urine diketahui para napi narkoba positif mengandug amfetamin. Selain itu, KPLP inisial HT juga positif narkoba.

Kompas TV 5 Petugas Lapas Bentiring Jalani Tes Urine
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pakar Pertanyakan KPK yang Belum Tahan Bupati Mimika Meski Kasasi Sudah Diputus

Pakar Pertanyakan KPK yang Belum Tahan Bupati Mimika Meski Kasasi Sudah Diputus

Nasional
5 Catatan PDI-P terhadap RUU Kementerian, Harus Perhatikan Efektivitas dan Efisiensi

5 Catatan PDI-P terhadap RUU Kementerian, Harus Perhatikan Efektivitas dan Efisiensi

Nasional
Analis: TNI AL Butuh Kapal Selam Interim karena Tingkat Kesiapan Tempur Tak Dapat Diandalkan

Analis: TNI AL Butuh Kapal Selam Interim karena Tingkat Kesiapan Tempur Tak Dapat Diandalkan

Nasional
Mulai Rangkaian Rakernas dengan Nyalakan Api dari Mrapen, PDI-P: Semoga Kegelapan Demokrasi Bisa Teratasi

Mulai Rangkaian Rakernas dengan Nyalakan Api dari Mrapen, PDI-P: Semoga Kegelapan Demokrasi Bisa Teratasi

Nasional
Pertamina Patra Niaga Jamin Ketersediaan Avtur untuk Penerbangan Haji 2024

Pertamina Patra Niaga Jamin Ketersediaan Avtur untuk Penerbangan Haji 2024

Nasional
BNPT Paparkan 6 Tantangan Penanganan Terorisme untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran

BNPT Paparkan 6 Tantangan Penanganan Terorisme untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Komisi X DPR Sepakat Bentuk Panja Pembiayaan Pendidikan Buntut Kenaikan UKT

Komisi X DPR Sepakat Bentuk Panja Pembiayaan Pendidikan Buntut Kenaikan UKT

Nasional
Pimpinan Baru LPSK Janji Tingkatkan Kualitas Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana

Pimpinan Baru LPSK Janji Tingkatkan Kualitas Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana

Nasional
Soroti RUU MK yang Dibahas Diam-diam, PDI-P: Inilah Sisi Gelap Kekuasaan

Soroti RUU MK yang Dibahas Diam-diam, PDI-P: Inilah Sisi Gelap Kekuasaan

Nasional
Jemaah Haji Asal Makassar yang Sempat Gagal Terbang Karena Mesin Pesawat Garuda Terbakar Sudah Tiba di Madinah

Jemaah Haji Asal Makassar yang Sempat Gagal Terbang Karena Mesin Pesawat Garuda Terbakar Sudah Tiba di Madinah

Nasional
DPR dan Pemerintah Didesak Libatkan Masyarakat Bahas RUU Penyiaran

DPR dan Pemerintah Didesak Libatkan Masyarakat Bahas RUU Penyiaran

Nasional
Optimalkan Penanganan Bencana, Mensos Risma Uji Coba Jaringan RAPI

Optimalkan Penanganan Bencana, Mensos Risma Uji Coba Jaringan RAPI

Nasional
Komplit 5 Unit, Pesawat Super Hercules Terakhir Pesanan Indonesia Tiba di Halim

Komplit 5 Unit, Pesawat Super Hercules Terakhir Pesanan Indonesia Tiba di Halim

Nasional
TNI Gelar Simulasi Penerapan Hukum dalam Operasi Militer Selain Perang

TNI Gelar Simulasi Penerapan Hukum dalam Operasi Militer Selain Perang

Nasional
Jokowi Ingin Bansos Beras Lanjut hingga Desember, PDI-P: Cawe-cawe untuk Pilkada

Jokowi Ingin Bansos Beras Lanjut hingga Desember, PDI-P: Cawe-cawe untuk Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com