Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Ungkap Data Koperasi Bermasalah di Indonesia

Kompas.com - 21/07/2016, 18:21 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengungkap data tentang koperasi bermasalah di Indonesia. Dari sebanyak 212.000 koperasi, hanya 150.000 koperasi yang aktif.

"Berarti sekitar 62.000 koperasi tidak aktif. Ini potret yang harus kami sampaikan apa adanya," ujar Jokowi dalam Puncak Acara Peringatan Hari Koperasi di Jambi sebagaimana dikutip siaran pers Biro Pers Media dan Informasi, Kamis (21/7/2016).

Jokowi pun berkomitmen memperbaiki persoalan itu. Ia minta koperasi berbenah diri.

Salah satu solusinya, yakni dengan menggabungkan koperasi-koperasi tersebut. Menurut Jokowi, penggabungan koperasi itu akan meningkatkan skala ekonomi.

"Negara saja gabung kok. Uni Eropa gabung, TPP gabung, RCEP gabung, ASEAN gabung. Kalau kita dan koperasi yang kecil ini tidak bergabung, akan jadi apa?" ujar Jokowi.

Penggabungan itu memberikan banyak manfaat. Selain dapat meraih kemudahan pembiayaan dari perankan, rencana bisnis pun akan lebih mudah dibuat.

Contoh konkretnya, menurut Jokowi, anggota koperasi bisa meminjam dengan jumlah yang lebih tinggi jika menggabungkan koperasi skala kecil satu sama lain.

"Dulu dapatnya kalau pinjam Rp 20 juta. Tapi karena bareng-bareng, pinjamnya bisa seperti korporasi, Rp 2 triliun sampai Rp 3 triliun. Ini yang bisa efisien dan bisa bersaing," ujar Jokowi.

Ia berharap pelaku koperasi melaksanakan betul imbauannya ini demi menyongsong persaingan global. Pelaku koperasi harus bergotong-royong membangun ekonomi bangsa melalui koperasi.

"Ekonomi yang benar adalah Pancasila. Ekonomi yang betul adalah ekonomi gotong royong. Hanya melaksanakannya seperti ini yang harus dimodifikasi dan dicarikan cara agar bisa berkompetisi di lapangan," ujar Jokowi.

Kompas TV Jokowi Rayakan Lebaran bersama Warga Karanganyar
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com