JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan hingga saat ini pemerintah masih melakukan proses negosiasi terkait upaya pembebasan seluruh warga negara Indonesia yang disandera kelompok militan bersenjata pimpinan Abu Sayyaf di Filipina.
Menurutnya opsi negosiasi merupakan opsi terbaik yang bisa ditempuh pemerintah saat ini. Sementara opsi operasi militer hampir tidak mungkin untuk dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.
"Upaya negosiasi terkait upaya pembebasan 10 sandera WNI di Filipina masih berjalan. Operasi militer tidak mungkin dilakukan. Hanya 0,5 persen umtuk melakukan operasi militer. Karena banyak hal," ujar Luhut di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (20/7/2016).
Luhut menjelaskan, ada beberapa faktor yang membuat operasi militer tidak bisa digunakan untuk membebaskan sandera.
Pertama, konstitusi Filipina tidak mengizinkan adanya militer asing melakukan operasi di wilayah kedaulatannya.
Kedua, Pemerintah tidak mengetahui secara detail mengenai lokasi persembunyian kelompok Abu Sayyaf dan 10 sandera.
Bahkan menurut informasi dari intelijen Filipina yang diterima pemerintah, Abu Sayyaf mendapat dukungan dari masyarakat lokal.
Ketiga, secara geografis, medan yang harus ditempuh untuk menjangkau lokasi persembunyian Abu Sayyaf sangat sulit.
"Opsi itu benar-benar kami hitung untung ruginya dan kami juga tidak mau mereka (sandera) mati. Tapi kadang ada hal yang beyond our control," ungkapnya.
Seperti diketahui, tujuh dari sepuluh WNI anak buah kapal tugboat Charles 001 sudah disandera sejak 20 Juni 2016 atau sebulan yang lalu. Sementara, tiga WNI anak buah kapal pukat tunda LD/114/5S milik Chia Tong Lim sejak 9 Juli 2016.
Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo meminta prajuritnya bersiap untuk membebaskan warga negara Indonesia yang disandera kelompok bersenjata Abu Sayyaf di Filipina.
(Baca: Panglima TNI Instruksikan Prajuritnya Bersiap Bebaskan Sandera WNI di Filipina)
"Kepada prajurit TNI, saya perintahkan untuk selalu siap menghadapi segala kemungkinan, apabila TNI dilibatkan dalam upaya pembebasan sandera," ujar Gatot dalam amanat upacara bendera di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, sebagaimana dikutip siaran pers Puspen TNI, Senin (18/7/2016).
Gatot akan menerjunkan prajurit TNI untuk membebaskan sandera jika pemerintah Filipina memutuskan militer negara asing boleh masuk ke wilayahnya.
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menjelaskan posisi terakhir sepuluh WNI yang disandera oleh kelompok bersenjata Abu Sayyaf berada di dua tempat, yaitu di Panamao dan Pulau Palak, Filipina Selatan.